Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN kerja (Kunker) DPRD Jawa Tengah ke Kantor DPRD DIY, Selasa (14/7), diniilai sembrono. Pasalnya, kantor DPRD Jawa Tengah sedang ditutup sementara, karena pada (12/7), salah satu anggota dewan dari Komisi E meninggal dunia karena Covid-19.
"Ironis (kunjungan anggota DPRD Jateng). Maunya protokol kesehatan ketat, (tetapi malah menerima tamu dari tempat yang baru ada kasus (meninggal dunia karena positif Covid-19)," terang Dwi, salah seorang jurnalis yang bertugas di Gedung DPRD DIY, Rabu (15/7).
Dia menjelaskan, dalam kunjungan tersebut Anggota DPRD Jawa Tengah yang datang tidak ada yang bersedia diwawancarai tujuan dari kunker tersebut. Mereka buru-buru masuk kendaraan begitu rapat selesai digelar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berdalih, pertemuan dengan DPRD Jawa Tengah menerapkan protokol kesehatan. Dirinya yang menerima kunjungan tersebut menjaga jarak sekitar dua meter.
"Setelah menerima kunjungan, saya juga langsung mandi dan ganti baju,"ujarnya. Ruang pertemuan yang baru saja digunakan untuk rapat anggota DPRD Jawa Tengah pun langsung dibersihkan.
Dalam daftar acara, ada dua agenda kunjungan DPRD Jawa Tengah ke Kantor DPRD DIY. Pertama, Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencari data dan informasi terkait Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kedua, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka studi banding tentang anggaran pendidikan.
Huda menyebut, DIY saat ini masih tanggap darurat. Secara umum DPRD DIY tidak menerima tamu-tamu dari luar daerah.
"Namun, ketika ada DPRD dari daerah lain berkunjung kemari, kita hargai (menerima) karena ini sudah diagendakan lama dan mereka ada penugasan," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh saat menerima kunjungan dari DPRD Jawa Tengah, dari penggunaan masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, hingga jaga jarak.
Menurut dia, kunjungan tersebut tidak bisa digantikan secara virtual karena DPRD Jawa Tengah membutuhkan dokumen segera. "Kita tidak pernah melarang tamu yang datang (termasuk demonstran). Namun, poin pentingnya protokol kesehatan selalu ditegakkan," pungkas dia. (OL-13)
Baca Juga: Satu Staf Positif Covid-19, Sekwan: Bukan Karena Kunker
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved