Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan parkir ilegal dinilai sangat meresahkan sekaligus merugikan masyarakat dari berbagai aspek.
“Lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” kata Jupiter di Jakarta Timur, Rabu (17/9).
Menurut Jupiter, dampak parkir ilegal tidak hanya mengurangi PAD tetapi juga menambah kemacetan lantaran tarif yang diterapkan tidak sesuai aturan.
Ia menegaskan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan efek jera kepada operator yang nakal dan tak memiliki izin.
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, Pansus Perparkiran DPRD DKI juga menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penertiban.
“Kami ingin memastikan proses penertiban ini dilakukan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang benar, dengan tidak semena-mena dan tetap berpihak pada kepentingan publik,” jelas dia.
Ia juga menyoroti fakta yang hingga kini operator parkir di Jakarta belum terintegrasi secara real time dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kondisi tersebut membuka celah kebocoran yang merugikan daerah.
“Inilah potensi kebocoran yang terjadi karena Bapenda tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari," ungkap Jupiter.
"Sampai hari ini kami meyakini bahwa operator ilegal juga punya potensi dalam hal mengemplang pajak,” sambung dia.
Oleh sebab itu, Jupiter memastikan, pihaknya akan menyusun rekomendasi agar sistem parkir di Jakarta ke depan lebih komprehensif, terintegrasi, dan mampu menutup celah manipulasi pajak.
“Mereka tidak melaporkan pajak dan itu juga ada potensi ke arah sana. Oleh karena itu kami akan menyusun dan akan merekomendasikan secara komprehensif sehingga ke depan akan dipasang alat secara real time, terintegrasi ke Bapenda,” kata dia. (Far/M-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved