Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini. Tepatnya pada tahun ajaran 2025/2026, Juli mendatang.
Sebanyak 40 sekolah swasta gratis disiapkan untuk uji coba. Kendati belum dibeberkan lokasi tepatnya, uji coba tersebut akan berlangsung pada era Gubernur Pramono Anung.
Pasalnya, untuk program-program Pemprov DKI tinggal mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta M Subki menjelaskan, uji coba kali ini sementara akan berlandaskan Peraturan atau Keputusan Gubernur (Pergub/Kepgub).
"Ya, sambil menunggu Perda yang on progress. Kalau yang uji coba, pergubnya udah lagi disiapin. Kan nggak harus nunggu perda. Tapi untuk program gratis gratis secara keseluruhan, tahapan-tahapan, itu butuh peraturan daerah," ujarnya kepada Media Indonesia ditemui ruang kerja Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/5).
Ia mengaku, untuk uji coba kali ini, DPRD juga telah menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut sudah disiapkan sebelum Pramono dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dananya biasanya kan kalau kita ada pergantian gubernur, APBD itu selalu disiapkan untuk program unggulannya gubernur. Supaya bisa langsung jalan," bebernya.
"Setiap periode juga begitu. Siapapun gubernurnya akan begitu. Jadi yang ini, yang 40 sekolah ini nggak mesti pakai Perda," imbuh politikus PKS itu.
Lebih lanjut, untuk anggaran uji coba menurut Subki, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menggunakan dana hibah, kemudian setelah Perda ditetapkan kembali dianggarkan dalam APBD.
"Jadi itu bisa jadi nanti alokasinya dari Hibah. Karena kalau nggak dari Hibah kan nanti bermasalah. Maka skema yang sangat memungkinkan itu dari dana Hibah. Karena kalau dana Hibah kan sifatnya fleksibel," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan 40 sekolah swasta gratis ini tersebar di seluruh 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Kendati sudah ada beberapa sekolah yang bersedia, namun Justin belum mau untuk membocorkan nama-nama sekolah.
"Sebarannya memang ditekankan di wilayah yang kurang sekolah negerinya, agar maksimal penyerapan siswanya," jelasnya.
Politikus PSI itu membeberkan wilayah Kelurahan yang kemungkinan akan diterapkan menjadi sekolah swasta gratis. "Untuk Jakarta Selatan ada Petogogan dan Kelurahan Pasar Manggis, kemudian di Jakarta Utara ada di Kelurahan Koja," ujar Justin.
"Lalu ada di Jakarta Barat diantaranya di Kelurahan Keagungan dan Kedoya Selatan, untuk Jakarta Pusat ads di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Paseban. Terkahir di Jakarta Timur diantaranya Kelurahan Kayu Manis, Ciracas, Pondok Kopi, Rambutan," pungkasnya. (Far/P-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Transportasi Nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp1 pada transportasi umum hari ini.
Terlebih, Jakarta saat ini terus berbenah untuk meningkatkan standar layanan sebagai kota global.
Pemprov DKI mencatat kapasitas tampungan air meningkat hingga 539.674 meter kubik.
Program “Mudik ke Jakarta” mencatat perputaran ekonomi hingga Rp21 triliun. Pengamat menilai program ini efektif mendorong pariwisata dan UMKM saat Lebaran.
Program “Mudik ke Jakarta” dinilai sukses ubah narasi Lebaran dan dorong ekonomi lewat strategi komunikasi inovatif.
Menurut Pramono, ikan tersebut berasal dari Amerika Selatan dan di habitat aslinya pun telah menjadi persoalan serius. Bahkan, di negara asalnya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved