Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Muhammad Qodari menilai PDI Perjuangan sebaiknya tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah.
Ia menilai Anies Baswedan tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. PDIP, sambungnya, memiliki banyak kader berkualitas untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, misalnya Basuki Tjahaja Purnama.
Pria yang akrab disapa Ahok itu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden di 2014.
Baca juga : PDIP, PKS, PKB Bisa Bersatu di Pilgub DKI Jakarta asal Kesampingkan Ego
“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok-lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh” ujar Qodari, Kamis (22/8).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun tampaknya khawatir dengan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies Baswedan ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.
“Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin.
Baca juga : PKB Dukung PDIP Usulkan Nama Bakal Cawagub untuk Anies Baswedan
Jika melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, dirinya memang kerap kali berpindah haluan agar dapat memperoleh dukungan. Misalnya saat pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.
Usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, dirinya pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, dan Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang.
Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali bersebrangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada DKI Jakarta.
Di lain sisi, selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu. Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang minim. (J-3)
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 24 April 2026. Simak detail suhu dan kondisi cuaca di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya di sini.
Di satu sisi, kesehatan anggota terancam, di sisi lain kehadiran mereka di lapangan kerap dinilai belum optimal oleh masyarakat karena keterbatasan tenaga.
Ia menjelaskan, patroli rutin terus digencarkan di kawasan Tanah Abang untuk memastikan situasi tetap kondusif.
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Dengan aturan baru tersebut, setiap kepemilikan dan penyerahan kendaraan listrik kini resmi masuk dalam basis pemungutan pajak daerah.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved