Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati nilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2024, lebih dari Rp81 triliun.
"Berdasarkan hasil Raperda APBD bersama eksekutif, rancangan Raperda APBD tahun 2024 sebesar Rp81,7 triliun," kata Ketua Badan Anggaran Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan, Selasa (31/10).
Prasetyo mengatakan angka itu sudah disepakati dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD. Kemudian angkanya sudah dibahas oleh lima komisi bersama satuan dan unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) mitra.
Baca juga: DPRD Dorong Pemprov DKI Sinkronisasi Data Penduduk Miskin
"Besaran APBD 2024 terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,4 triliun," papar dia.
Prasetyo memerinci angka tersebut, yakni Rp52,3 triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian pendapatan transfer Rp19,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp722,2 miliar.
Baca juga: KPK: Jelang Pemilu 2024, Hibah dan Bansos sangat Rawan Penyimpangan
"Kemudian penerimaan pembiayaan Rp9,2 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,8 triliun serta penerimaan pinjaman daerah Rp5,4 triliun," ucap dia.
Berikutnya, yakni rancangan belanja daerah Rp72,5 triliun. Rinciannya belanja operasi Rp58,8 triliun, belanja modal Rp11,4 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp1,1 triliun, dan belanja transfer Rp318,3 miliar.
"Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp9,7 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun," jelas Prasetyo. (Z-3)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved