Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera mencairkan anggaran penanganan stunting di sisa akhir tahun ini yang berasal dari APBD Perubahan 2023. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan insterupsi dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan APBD 2024 oleh eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
Rasyidi mengungkapkan, masih menemukan beberapa kasus stunting baru di beberapa kelurahan.
Dalam menangani kasus ini, pihak lurah berinisiatif mengeluarkan dana dari kantong sendiri karena APBDP 2023 yang baru disahkan pada 27 September lalu belum cair.
Baca juga: DPRD DKI Panggil Disdik Terkait Insiden Murid Jatuh dari Gedung Sekolah
"Saya mohon Pak PJ Gubernur di dapil 6 supaya segera dikeluarkan dana stunting. APBDP sudah bisa dikeluarkan ini akan bisa membantu masyarakat kita sendiri. Dengan membantu maka PJ Gubernur akan senang masyarakat tidak ada stunting lagi," kata Rasyidi, Kamis (5/10).
Terlebih lagi, Pemprov DKI diminta pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting ke 0%. Sementara itu, angka stunting di DKI saat ini masih mencapai 14,2%.
Baca juga: DPRD DKI Sahkan APBD Perubahan 2023, Nilainya Rp79,25 Triliun
Angka stunting baru yang ditemukan antara lain di Kelurahan Cibubur sebanyak 2 kasus dan di Kelurahan Bambu Apus sebanyak 3 kasus.
"Ini saya temukan selama masa reses," tandasnya. (Put/Z-7)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved