Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menerima laporan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait hasil perhelatan Formula E 2023 di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pada 3-4 Juni 2023. Karena itulah sampai saat ini BP BUMD DKI belum bisa memastikan untung rugi penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Saya cek dulu terkait data tersebut, saya belum dapat laporan (hasil penyelenggaraan Formula E-Red) sampai kini," ujar Kepala Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, saat dikonfirmasi, Kamis (15/6).
Nasrudin mengatakan, BP BUMD DKI tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembenahan dan evaluasi apabila ditemukan ada kerugian terkait perhelatan Formula E 2023.
Baca juga: Formula E Kurang Maksimal, DPRD akan Evaluasi Sebelum 2024
"Biasanya kan kita ada evaluasi triwulanan. Itu dari situ biasanya kita akan melakukan revisi target ataupun penyesuaian, biasanya juga ada rekomendasi," ujar Nasrudin.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memprediksi ada kerugian penyelenggaraan Formula E 2023 karena jumlah sponsor yang mendukung perhelatan itu menurun dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, sponsor dalam perhelatan Formula E 2022 berjumlah 31. Sedangkan untuk tahun 2023 ini hanya 19.
Baca juga: DPRD DKI Sebut Jakpro Tidak Maksimal Adakan Formula E
"Jadi ini ada penurunan sponsor? Waduh bahaya banget. Bayangan saya kerugian ada di depan mata," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (5/6).
"Artinya bahaya gini, ketika pembiayaan APBD saja, ada 30 yang mensponsori Formula E. Sekarang ketika tidak ada alokasi APBD, artinya penyelenggaran murni oleh Jakpro, sponsor cuma 19," kritik Gembong.
Namun, Gembong menaruh harapan agar sebanyak 19 sponsor yang mendukung perhelatan Formula E 2023 berkualitas. Artinya sejumlah sponsor itu dapat menutupi seluruh pembiayaan Formula E 2023.
"Mudah-mudahan seperti itu, karena bukan hanya soal kuantitas sponsornya, tapi kualitas sponsor kan penting juga. Jumlah tidak banyak tapi kualitas sponsor baik, maka bisa juga itu meng-cover semuanya," kata Gembong. (Ssr/Z-7)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved