Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengungkapkan dukungannya terhadap sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang belum atau tidak lolos uji emisi. Namun sayangnya, sanksi yang ditargetkan diterapkan mulai 13 November lalu itu harus ditunda lantaran capaian jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi masih rendah.
Tercatat, hingga Desember ini jumlah kendaraan di Jakarta yang mengikuti uji emisi ada 450 ribu unit. Syarif berujar, tak apa bila sanksi tilang diberlakukan secara uji coba di wilayah tertentu.
Baca juga: Pembayaran Perpajakan Melalui E-Chanel Bank DKI Capai Rp3,6 Triliun
"Ini bisa dicoba diimplementasikan. Coba Dinas Lingkungan Hidup bisa negosiasi dengan Polda Metro Jaya untuk sanksi tilang ini uji coba saja dulu. Saya yakin ini bisa jadi efek kejut bagi warga bahwa kita ini serius soal pengendalian kualitas udara," kata Syarif dalam diskusi virtual Balkoters Talk, Kamis (30/12).
Menurut dia, Dinas LH juga perlu untuk mempercepat sosialisasi uji emisi kendaraan bermotor. Politikus Partai Gerindra itu menilai Dinas LH selama ini kurang proaktif dalam menggencarkan sosialisasi uji emisi sehingga jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi masih rendah. Belum lagi ditambah dengan kendaraan yang keluar masuk dari wilayah Bodetabek.
"Harusnya bisa menggandeng banyak stake holder seperti Polda Metro Jaya dan swasta. Aturannya sudah bagus tapi sebagus apapun aturan kalau implementasi tidak maksimal ya percuma," pungkasnya.
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas LH DKI, Yusiono Anwar Supalal, pun membenarkan bahwa rencana pengumuman pemberlakuan sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos atau belum melakukan uji emisi dapat membuat efek kejut bagi masyarakat.
Saat pengumuman dilakukan, jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi meningkat drastis. Antrean panjang kendaraan bermotor menuju lokasi-lokasi uji emisi gratis pun sampai mengular.
"Jumlah kendaraan yang uji emisi meningkat saat pengumuman tersebut dari sebelumnya 40 ribuan kendaraan di Oktober, itu naik sampai 190 ribuan kendaraan pada November," jelas Yusiono.
Pihaknya pun sudah berupaya untuk menggandeng sebanyak mungkin pihak swasta hingga kepolisian untuk memasifkan uji emisi.
"Kami memang selalu berjalan bersama swasta dan stake holder lainnya untuk melakukan kebijakan ini. Sampai sekarang ada sekitar 300 bengkel yang sudah menyediakan uji emisi sebagai salah satu layanan servis kendaraan. Jumlah ini tentunya akan ditingkatkan lagi," tuturnya. (OL-6)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved