Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI B DPRD DKI kembali memanggil jajaran direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan tanah yang selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ini.
Namun, pada saat rapat hari ini, Rabu (31/3), Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya, Indra S. Arharrys kembali belum bisa merinci pembelian lahan dan peruntukkan lahan tersebut.
Anggota DPRD DKI Komisi B, Gilbert Simanjuntak segera meminta Sarana Jaya untuk terbuka kepada anggota dewan. Termasuk merinci lokasi dan peruntukkan lahan tersebut.
"Itu lahan fiktif apa gimana? Tanah yang 70 ha saya minta di mana saja dan alokasinya buat apa," kata Gilbert saat rapat di Ruang Serba Guna DPRD DKI, Rabu (31/3).
Baca juga: Diperiksa KPK, Dirut Sarana Jaya Mengaku Pasrah
Adapun dalam data yang dipaparkan oleh Indra, tercatat Sarana Jaya sudah melakukan pengadaan lahan untuk bank tanah dan lahan DP Rp0 sebanyak 66 ha. Dengan rincian, total pembelian lahan di Jakarta Utara sebanyak 51 ha sebesar Rp1,5 triliun. Selanjutnya, untuk pembelian lahan di Jakarta Timur sebanyak 15 ha sebesar Rp735 miliar.
Namun, para anggota DPRD DKI menyatakan data tersebut masih umum. Adapun yang dibutuhkan adalah data rinci seperti lokasi dan penggunaan lahan tersebut.
Indra pun sebagai Plt Sarana Jaya mengatakan akan segera mengirimkan jawaban dalam bentuk tertulis.
"Untuk data rincian nanti akan kami kirimkan dalam bentuk tertulis," katanya. (A-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved