Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Perhubungan M. Taufik Zulkifli menyoroti standar keamanan dalam transportasi kelautan di Teluk Jakarta.
Hal ini menanggapi kecelakaan ojek kapal motor yang terjadi di Teluk Jakarta pada Minggu (21/3) lalu. Taufik menegaskan urgensi meningkatkan standar keamanan dalam transportasi laut di Jakarta.
Dia pernah memiliki pengalaman kurang menyenangkan dalam menggunakan kapal motor saat hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu. "Saya pakai kapal kayu yang cukup besar bersama rombongan yang mau wisata ke Kepulauan Seribu. Goyangan kapal cukup kuat, karena cuaca sedang tidak baik," ujar Taufik saat dihubungi, Senin (22/3).
Baca juga: Kapal Ojek Tenggelam di Teluk Jakarta, 3 Penumpang Meninggal
"Yang membuat ngeri adalah jumlah baju atau ban pelampung kurang. Tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Adapun jumlah penumpang kapal saya terlalu berlebihan. Itu saat belum pandemi," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan aspek keamanan kapal, termasuk ketersediaan pelampung, sangat pennting. Fasilitas keamanan pun harus sesuai kapasitas penumpang kapal.
Baca juga: Kemenhub: Banyak Pelajar SMA Jadi Korban Kecelakaan Lalin
"Jumlah dari alat pelampung tersebut harus mencukupi untuk dipakai seluruh penumpang. Jangan cuman sebagai asesoris pemanis saja," pungkas Taufik.
Kemudian, harus ada tim SAR atau patroli yang memadai di sekitar perairan Jakarta. Terkait kasus kapal motor yang tenggelam pada Minggu lalu, kebetulan ada Satuan Komando Pasukan Katak dari Angkatan Laut yang mengetahui informasi. Sehingga, bisa menolong para korban, meski agak terlambat.
Taufik menilai seharusnya ini tugas dari otoritas pelabuhan atau dari Dinas Perhubungan. "Apakah memang tidak ada atau kurang petugas SAR dari pelabuhan atau Dishub? Karena keselamatan penumpang adalah yang utama," tutupnya.(OL-11)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved