Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETERSEDIAAN perangkat elektronik seperti ponsel pintar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata tidak hanya dirasakan siswa di pelosok daerah. Kondisi serupa juga dialami sejumlah siswa di Ibu Kota.
Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Ja karta Rani Mauliani dan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak saat dihubungi dalam kesempatan terpisah, kemarin. Keduanya mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencari solusi persoalan tersebut.
Menurut Rani, kendala itu lantaran banyak keluarga sis wa yang tidak mampu membe li ponsel pintar. Pemprov pun harus mendata sekolah yang membutuhkan bantuan perangkat ponsel. Namun, dengan catatan indikator penerimanya harus jelas. “Sehingga bantuan itu bisa tepat sasaran dan nantinya tidak menimbul kan kecemburuan sosial,” ujar nya.
Penentuan indikator memang tidak mudah. Di sisi lain, pengadaan barang berupa pon sel pintar juga membutuhkan biaya tinggi. Ia menilai PJJ berbasis daring memiliki tantangan yang besar. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap harus memberikan solusi. “Kalau kita khususkan bagi yang tidak mampu, kategori tidak mampu itu juga harus dijelaskan kriterianya seperti apa karena dampak covid-19 saat ini sampai semua lini.”
Pemprov DKI Jakarta, menurut Gilbert, perlu melakukan pendataan permasalahan di seluruh sekolah di Jakarta se hingga kalau ada permasa - lahan di masyarakat bisa segera terbantu. Itu karena persoalan di lapangan pasti banyak dan akan memengaruhi kebijakan yang harus diambil.
Dengan begitu, imbuhnya, jika permasalahan ada di perangkat ponsel, solusi yang diberikan ialah bantuan ponsel agar bisa belajar. Begitu pun jika masalahnya di pulsa, solusi yang diberikan mengikuti. (Hld/J-2)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved