Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta segera memanggil seluruh pihak terkait bencana longsor di Jagakarsa, termasuk pengembang. Sehingga, penyebab longsor dapat diketahui secara pasti.
"Rencananya Senin atau Selasa pekan depan, kita jadwalkan untuk pemanggilan pengembang, RT, RW, camat, lurah dan warga setempat. Ini untuk mengetahui dari berbagai sudut pandang," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Rabu (14/10).
Baca juga: Anies Perintahkan Investigasi Peristiwa Tanah Longsor di Jagakarsa
Pihaknya juga akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI. Tujuannya, mengetahui izin yang dipegang pengembang di lokasi tersebut. Mengingat, lahan perumahan berlokasi tepat di pinggir anak Kali Setu.
"Kita juga mau tahu izinnya seperti apa, plus peta sungainya," imbuh Nova.
Menurutnya, Pemprov DKI wajib menyediakan lahan kosong di tepi kali atau biasa disebut garis sempadan sungai. Garis itu wajib dikosongkan dan tidak boleh terisi bangunan. Sehingga, menjadi ruang terbuka hijau dan akses menuju kali.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Tepi anak Kali Setu sudah dipenuhi dengan bangunan, baik kompleks perumahan maupun permukiman padat penduduk.
Baca juga: Waspadai La Nina, BMKG: Ada Ancaman Bencana Hidrometeorologi
"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dan kepatuhan pengembang dan juga warga setempat. Harusnya ada pengawasan. Kalau lahan di pinggir kali turapnya seperti apa, itu ada ketentuannya," pungkasnya.
"Jika memang longsor ini disebabkan pengembang, ya mereka harus bertanggung jawab. Ada rumah yang rusak karena longsor. Juga nanti perbaikan turapnya. Jangan sampai anggaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dibuat swasta," tutup dia.(OL-11)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved