Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut pemprov harus waspadai adanya peningkatan kerumunan warga saat lebaran pada (24/5) mendatang.
Namun, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Jakarta akan berakhir pada (22/5).
"Yang paling rawan justru pada saat itu, di hari lebaran itu. Makanya, PSBB oleh Pemprov itu perlu dievaluasi secara komprehensif," terang Gembong kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (12/5).
Saat PSBB, ia menyebut masih ada pelanggaran PSBB yang dibiarkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Jakarta, bisa memberikan efek jera kepada pelanggar.
"Jangan akibat ulah satu dua orang, menghancurkan kepatuhan sekian juta warga DKI. Harus ditegakan aturan PSBB itu," sebut Gembong.
Baca juga: Cicil THR, Perusahaan Wajib Dapat Persetujuan Pekerja
Pelanggaran yang kerap terjadi, perihal masih adanya kerumunan warga dan tidak memakai masker. Hal ini bila sudah dicantumkan dalam Pergub 41/2020, maka petugas Satpol PP jangan membiarkan pelanggaran itu terjadi.
Dalam pergub tersebut, Pemprov DKI bakal memberikan sanksi warga yang tidak menggunakan masker dan berkerumun berupa denda sebesar Rp250 ribu.
"Sekian bulan orang sudah patuh, tapi karena ulah satu dua orang jadi makin parah kondisi selama PSBB. Itu yang harus ditegaskan sanksinya," pungkas Gembong. (A-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved