Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MESKI sudah dilantik jadi anggota DPR periode 2019-2024, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengaku tetap mengincar kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia pun berkeras untuk tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam proses pemilihan cawagub DPRD DKI.
“Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua nama yang dimasukkan, yakni Pak Agung dan saya, sampai sekarang belum dicabut. Kalau DPRD serius, tinggal dipilih satu dari dua itu, selesai,” kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Syaikhu merupakan salah satu dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 yang diambil sumpahnya kemarin. Namun, menurut Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat itu, ia dan cawagub DKI lainnya, Agung Yulianto, selalu siap jika terpilih menjadi wagub DKI Jakarta.
Ia pun tak mempersoalkan jika harus mundur dari jabatannya selaku wakil rakyat jika DPRD DKI Jakarta memilihnya untuk menjadi Wakil Gubernur DKI.
“Kalau DPRD memang serius dan dibahas, saya harus maju. Dan partai memerintahkan saya di DKI, saya tinggal mundur,” ungkap Syaikhu.
Syaikhu mengaku lebih percaya diri memimpin Ibu Kota mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengaku telah berpengalaman memimpin daerah karena pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi.
“DKI tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh seorang kepala daerah. Itu terlalu berat, apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi masalahnya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah,” ujarnya.
Sama-sama dari PKS, Ahmad Syaikhu bersama Agung Yulianto sebelumnya sudah lolos tes kepatutan dan kelayakan yang digelar PKS dan Partai Gerindra dalam proses penjaringan cawagub. Nama mereka pun sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan pemilihan.
Di kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menegaskan Ahmad Syaikhu masih menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Agung Yulianto.
Hingga kini pihaknya pun belum menerima surat pengunduran diri Syaikhu dari pencalonan itu karena telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
“Yang pasti, hingga saat ini masih mempertahankan nama Ahmad Syaikhu karena belum ada arahan lain, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI PKS,” tegasnya.
Proses di DPRD
Di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati apa pun pilihan yang diambil Ahmad Syaikhu. Ia pun menyerahkan proses pemilihan wagub sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh partainya, dicalonkan. Nanti ketika diputuskan oleh DPRD, Pak Syaikhu bisa menentukan pilihan, dan kita hormati pilihannya,” ungkapnya.
Hingga kini proses pemilihan Wagub DKI masih bergulir di DPRD. DPRD dengan keanggotaannya yang baru masih harus menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan, yakni Ketua DPRD DKI yang jatuh pada PDIP sebagai peraih suara terbanyak, dan satu lagi posisi wakil ketua dari Partai Demokrat.
Selain itu, masih ada proses pengesahan peraturan tentang tata tertib DPRD yang akan menjadi landasan proses pemilihan wagub. (J-2)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved