Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI sudah dilantik jadi anggota DPR periode 2019-2024, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengaku tetap mengincar kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia pun berkeras untuk tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam proses pemilihan cawagub DPRD DKI.
“Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua nama yang dimasukkan, yakni Pak Agung dan saya, sampai sekarang belum dicabut. Kalau DPRD serius, tinggal dipilih satu dari dua itu, selesai,” kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Syaikhu merupakan salah satu dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 yang diambil sumpahnya kemarin. Namun, menurut Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat itu, ia dan cawagub DKI lainnya, Agung Yulianto, selalu siap jika terpilih menjadi wagub DKI Jakarta.
Ia pun tak mempersoalkan jika harus mundur dari jabatannya selaku wakil rakyat jika DPRD DKI Jakarta memilihnya untuk menjadi Wakil Gubernur DKI.
“Kalau DPRD memang serius dan dibahas, saya harus maju. Dan partai memerintahkan saya di DKI, saya tinggal mundur,” ungkap Syaikhu.
Syaikhu mengaku lebih percaya diri memimpin Ibu Kota mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengaku telah berpengalaman memimpin daerah karena pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi.
“DKI tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh seorang kepala daerah. Itu terlalu berat, apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi masalahnya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah,” ujarnya.
Sama-sama dari PKS, Ahmad Syaikhu bersama Agung Yulianto sebelumnya sudah lolos tes kepatutan dan kelayakan yang digelar PKS dan Partai Gerindra dalam proses penjaringan cawagub. Nama mereka pun sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan pemilihan.
Di kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menegaskan Ahmad Syaikhu masih menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Agung Yulianto.
Hingga kini pihaknya pun belum menerima surat pengunduran diri Syaikhu dari pencalonan itu karena telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
“Yang pasti, hingga saat ini masih mempertahankan nama Ahmad Syaikhu karena belum ada arahan lain, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI PKS,” tegasnya.
Proses di DPRD
Di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati apa pun pilihan yang diambil Ahmad Syaikhu. Ia pun menyerahkan proses pemilihan wagub sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh partainya, dicalonkan. Nanti ketika diputuskan oleh DPRD, Pak Syaikhu bisa menentukan pilihan, dan kita hormati pilihannya,” ungkapnya.
Hingga kini proses pemilihan Wagub DKI masih bergulir di DPRD. DPRD dengan keanggotaannya yang baru masih harus menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan, yakni Ketua DPRD DKI yang jatuh pada PDIP sebagai peraih suara terbanyak, dan satu lagi posisi wakil ketua dari Partai Demokrat.
Selain itu, masih ada proses pengesahan peraturan tentang tata tertib DPRD yang akan menjadi landasan proses pemilihan wagub. (J-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved