Separuh Warga AS Salahkan Trump Atas Kenaikan Harga Bensin 2026

TEKANAN ekonomi akibat ketegangan militer di Timur Tengah mulai memicu ketidakpuasan publik di Amerika Serikat. Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh Morning Consult, Kamis (12/3), hampir separuh warga AS menyalahkan kebijakan Presiden Donald Trump atas lonjakan harga bensin yang terjadi sepanjang awal tahun 2026.

Survei tersebut menemukan bahwa 74 persen warga Amerika menyadari ada kenaikan harga bahan bakar yang drastis. Dari angka tersebut, 48 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan Trump bertanggung jawab langsung atas beban ekonomi yang harus mereka tanggung saat ini.

Data Jajak Pendapat: Siapa yang Disalahkan Publik?

Jajak pendapat yang dilakukan secara daring terhadap 1.002 orang dewasa AS ini menunjukkan pembagian persepsi yang cukup kontras di masyarakat:

Baca juga : Trump Buka Peluang Dialog dengan Iran usai Bunuh Ali Khamenei

• Pemerintahan Trump: 48 persen.
• Perusahaan Minyak & Gas: 16 persen.
• Kekuatan Pasar Global: 13 persen.
• Mantan Presiden Joe Biden: 11 persen.

Survei ini memiliki margin kesalahan sekitar 3 poin persentase yang menunjukkan tingkat kepercayaan cukup tinggi terhadap sentimen negatif publik terhadap kebijakan energi saat ini.

Harga Bensin Tembus Rp61 Ribu per Galon

Per 12 Maret 2026, rata-rata harga bensin di Amerika Serikat telah mencapai US$3,6 atau setara dengan Rp61.200 per galon. Harga ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelum serangan AS terhadap Iran yang berada di angka US$2,9 (sekitar Rp49.300).

Lonjakan harga ini tidak lepas dari eskalasi militer yang dimulai pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap berbagai target di Iran, termasuk Teheran. Serangan tersebut memicu balasan dari Iran yang menyasar pangkalan militer AS di Timur Tengah serta menyebabkan pengiriman energi melalui Selat Hormuz hampir terhenti total.

Baca juga : Iran Jamin Jalur Hormuz bagi Pengusir Dubes AS, Trump Ancam Keras

Respons Pemerintah AS: Harga Kecil untuk Perubahan Sejarah

Meskipun publik mulai resah, pemerintah AS melalui Menteri Energi Chris Wright menyatakan bahwa gangguan di Selat Hormuz hanyalah peristiwa sementara. Wright menegaskan bahwa kenaikan harga energi saat ini adalah konsekuensi yang harus diterima demi kesuksesan operasi militer di kawasan tersebut.

"Kenaikan harga ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk operasi yang akan mengubah arah sejarah," ujar Wright dalam suatu pernyataan pekan lalu.

Krisis ini diperkirakan akan terus menjadi komoditas politik utama di Washington, terutama mengingat dampak inflasi energi yang mulai merembet ke sektor kebutuhan pokok lainnya di Amerika Serikat. (Axios/Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-2)