Libanon Berharap Israel Segera Hentikan Konfrontasi Militer

PERDANA Menteri Libanon Najib Mikati mengggelar pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di Beirut pada Sabtu (12/10/2024). Mikati menyatakan prioritas utama negaranya saat ini ialah Israel segera menghentikan konfrontasi militer. 

"Prioritas pemerintah kami pada tahap ini adalah mengupayakan gencatan senjata, menghentikan agresi Israel, dan melindungi keamanan Libanon serta keselamatan warga negaranya," kata Mikati dalam pernyataan pers Kantor Perdana Menteri Libanon.

Iran ialah pendukung utama kelompok Hizbullah di Libanon yang terus-menerus menyerang Israel. Sebagai balasannya, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Libanon yang menargetkan Hizbullah.

Baca juga : Iran: Janji Palsu Gencatan Senjata AS dan Eropa jika tidak Balas Serang

Serangan Israel berlangsung sejak 23 September lalu dan telah menewaskan sedikitnya 1.351 korban, melukai lebih dari 3.800 orang lainnya, dan memaksa lebih dari 1,2 juta orang mengungsi.

Selama pembicaraan dengan Bagher Ghalibaf, Mikati menegaskan kembali komitmen negaranya untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 sekaligus memperkuat kehadiran tentaranya di Libanon selatan.

Resolusi 1701 diadopsi pada 11 Agustus 2006. Resolusi itu menyerukan penghentian total permusuhan antara Libanon dan Israel dan pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru (perbatasan antara Libanon dan Israel) dan Sungai Litani.

Baca juga : Libanon Gelar Pertemuan Darurat usai Serangan Besar-besaran Israel

Dalam zona demiliterisasi itu, hanya tentara Libanon dan pasukan sementara PBB di Libanon (UNIFIL) yang diizinkan untuk memiliki senjata dan peralatan militer.

Belakangan resolusi itu tidak lagi dipatuhi, Hizbullah dan Israel malah saling serang. Israel mengeklaim serangan itu dilancarkan sebagai aksi balasan terhadap Hizbullah yang terus-menerus mengirimkan roket ke negaranya. Adapun Hizbullah menyebut tindakannya menyerang Israel ialah sebagai balasan karena negara Zionis menggempur Hamas di jalur Gaza.

Setelah rapat kabinet pada Jumat (11/10/2024), Mikati menyatakan Hizbullah adalah mitra dalam pemerintahan Libanon dan telah setuju untuk menerapkan Resolusi 1701.

Dia mengonfirmasi Kementerian Luar Negeri Libanon telah mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera dan penegakan penuh resolusi tersebut.

Dalam perkembangan terkait, Mikati menerima panggilan telepon dari utusan AS Amos Hochstein guna membahas upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan menghentikan konfrontasi militer dengan Israel. (Anadolu/P-3)