Evaluasi UNIFIL Dinilai Belum Cukup

KEMATIAN prajurit TNI dalam misi perdamaian di Libanon memunculkan perdebatan mengenai efektivitas evaluasi yang selama ini dilakukan pemerintah. Relokasi pasukan yang disebut sebagai langkah pengamanan dinilai belum menjawab risiko utama di lapangan.

Pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia, Sidratahta Mukhtar, menilai persoalan yang dihadapi pasukan Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan lokasi penugasan.

Menurutnya, evaluasi harus menyentuh aspek yang lebih mendasar, termasuk cara pandang terhadap misi perdamaian itu sendiri.

Baca juga : Praka Riko Pramudia Gugur di Libanon, Komisi I DPR Desak PBB Evaluasi Total Perlindungan UNIFIL

Ia mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia memiliki sejarah panjang, termasuk saat penandatanganan kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2009 yang membuka jalan bagi pengiriman ribuan personel ke Libanon.

Dalam konteks itu, ia melihat ada kecenderungan penugasan luar negeri juga dipersepsikan sebagai peluang peningkatan kesejahteraan bagi prajurit.

"Jadi, yang jadi problem ini adalah, dianggap oleh para tentara di Indonesia ini, kita bekerja sebagai tentara dalam tanda petik bayaran di luar negeri dengan gaji ribuan dolar," ujarnya saat dihubungi, Minggu (26/4). 

Baca juga : Indonesia Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat, Pakar Soroti Tantangan Investigasi Serangan UNIFIL

Ia menjelaskan, persepsi tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir bahwa misi perdamaian menjadi pilihan menarik dari sisi ekonomi, di luar tujuan utamanya sebagai kontribusi terhadap perdamaian global.

Namun, menurutnya, situasi di Libanon saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi awal penugasan. Ketika prajurit gugur dalam misi yang seharusnya bersifat menjaga perdamaian, hal tersebut bukan hanya menjadi duka nasional, tetapi juga mencerminkan perubahan karakter konflik.

Ia menilai respons internasional, khususnya dari PBB, seharusnya lebih tegas dalam menyikapi insiden tersebut. Di sisi lain, ia menyoroti respons dalam negeri yang dinilai belum menunjukkan keseriusan yang sama.

Menurutnya, kurangnya perhatian terhadap insiden ini dapat berdampak pada citra internasional pasukan Indonesia. Menurutnya, setiap korban dalam misi perdamaian memiliki implikasi yang lebih luas dari sekadar angka.

"Padahal citra internasional dari pasukan kita ini akan melemah kalau kemudian dicitrakan mati karena ada serangan dari pihak proksi atau dari pihak militer yang berkonflik dengan Libanon," terangnya.

Terkait langkah relokasi pasukan yang telah dilakukan pemerintah, Sidratahta menilai hal tersebut belum cukup efektif. Menurutnya, lokasi baru tetap berada dalam jangkauan ancaman yang sama.

Menurutnya, perpindahan lokasi dalam radius ancaman yang sama tidak memberikan jaminan keamanan yang signifikan bagi prajurit. Kondisi ity menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat teknis, belum strategis.

Lebih jauh, ia melihat adanya potensi ancaman yang lebih kompleks, termasuk kemungkinan kepentingan pihak tertentu terhadap pasukan Indonesia yang jumlahnya besar dalam misi tersebut.

"Jadi yang paling benar menurut saya memulakan dulu ke Indonesia. Lalu kemudian akan dipikirkan strategi baru bahwa perdamaian yang dimaksud tidak lagi seperti perdamaian dalam konteks diplomasi netral," ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya redefinisi konsep peacekeeping yang selama ini dijalankan Indonesia. Menurutnya, pendekatan lama yang berbasis pada prinsip netralitas perlu disesuaikan dengan realitas geopolitik yang semakin kompleks.

Dalam konteks global saat ini, ia melihat adanya pergeseran kekuatan dunia yang membuat posisi negara-negara, termasuk Indonesia, menjadi lebih dinamis.

Hal ini menuntut kebijakan luar negeri dan pertahanan yang lebih fleksibel serta berbasis kepentingan strategis. Ia juga mengingatkan bahwa misi perdamaian di Lebanon telah berlangsung cukup lama tanpa perubahan signifikan.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas keterlibatan Indonesia dalam jangka panjang. Ia juga menilai penting untuk membangun kembali sistem pertahanan yang mampu mendukung peran internasional Indonesia secara lebih kredibel.

Langkah tersebut mencakup penguatan strategi, taktik, serta visi dalam menjalankan misi luar negeri. Sidratahta menekankan, evaluasi tidak boleh dilakukan setelah korban terus bertambah.

"Cara yang paling taktis adalah memulangkan, kemudian ditraining ulang, kemudian diberikan visi baru dan sebagainya baru kemudian akan kita melakukan penempatan kembali," jelasnya. (E-4)