Parlemen AS Cuekin Biden soal Bantuan Perang Ukraina Senilai Rp937 Triliun 

PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden mendesak DPR untuk mengikuti arahan Senat dan memberikan bantuan perang senilai US$60 Miliar atau setara Rp937 triliun untuk Ukraina. 

Namun, Partai Republik sayap kanan yang setia kepada Donald Trump mengindikasikan bahwa mereka akan memblokir RUU tersebut.

Beberapa jam setelah Senat akhirnya menyetujui pendanaan keamanan untuk Ukraina yang demokratis dan pro-Barat – serta untuk prioritas strategis utama AS yaitu Israel dan Taiwan – Biden menantang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen untuk menyetujui RUU itu dengan segera.

Baca juga : Lagi, Biden Minta Dana Perang US$106 Miliar untuk Ukraina dan Israel

Biden beralasan, pasukan Ukraina telah kehabisan amunisi saat mereka memasuki tahun ketiga perlawanan terhadap invasi Rusia.

"Kepemimpinan Amerika dan aliansi kita berada dalam bahaya. Jika kita tidak melawan para tiran yang berusaha menaklukkan atau membagi wilayah tetangga mereka, konsekuensinya terhadap keamanan nasional Amerika akan sangat besar. Sekutu dan musuh kita akan memperhatikannya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Namun, Ketua DPR dari sayap kanan Mike Johnson telah mengindikasikan bahwa dia akan mengindahkan seruan calon presiden dari Partai Republik, Trump, dan bahkan tidak mengizinkan rancangan undang-undang Senat untuk dilakukan pemungutan suara di majelis rendah.

Baca juga : Senat AS Menolak Bantuan untuk Ukraina dan Israel Terkait Sengketa Imigrasi

Paket senilai US$95 miliar tersebut mencakup pendanaan untuk militer Israel dan Taiwan. Sedangkan bagian terbesarnya sebanyak US$60 miliar akan membantu Ukraina mengisi kembali pasokan amunisi, senjata, dan kebutuhan penting lainnya yang telah habis.

Kesepakatan ini disahkan dengan mudah di Senat ketika cukup banyak anggota Partai Republik yang menentang manuver Trump di belakang layar untuk bergabung dengan Partai Demokrat dalam mempertahankan apa yang menjadi salah satu prioritas Biden sebagai presiden, memimpin respons Barat terhadap invasi Rusia.

Senator Chuck Schumer, pemimpin Senat di mana Partai Demokrat memiliki mayoritas tipis, mengatakan tanggung jawab tersebut kini berada di tangan Ketua Johnson.

Baca juga : Biden Kecam Komentar Trump Terkait NATO sebagai "Mengerikan dan Berbahaya"

“Sejarah melihat Amerika Serikat dan melihat apakah kita akan mempertahankan nilai-nilai kita, melawan para penindas seperti (Presiden Rusia Vladimir) Putin,” katanya.

Schumer mengatakan mayoritas besar di DPR,” dimana Partai Republik memiliki margin kontrol yang sempit, akan mendukung RUU tersebut jika dilakukan pemungutan suara.

Sayangnya, terlalu banyak anggota Partai Republik yang menyerah pada pemerintahan Donald Trump, katanya.

Baca juga : Mengejutkan, Senat AS Memulai Pekerjaan Bantuan Ukraina Meski Dihadang Oposisi

Jalan yang berliku

Pemungutan suara di Senat dan pertikaian di DPR yang kini akan terjadi adalah tahap terbaru dari jalan yang berliku-liku dalam rancangan undang-undang keamanan, yang sebagian besar disebabkan oleh manuver yang dipimpin Trump untuk memastikan itu tidak lolos.

Sebelumnya, Partai Republik bersikeras bahwa mereka hanya akan melanjutkan bantuan ke Ukraina jika ada upaya besar untuk memperketat kontrol imigrasi di perbatasan AS-Meksiko.

Partai Demokrat menyetujui persyaratan tersebut, dan bekerja sama dengan Partai Republik dalam rancangan undang-undang yang memberlakukan langkah-langkah baru yang paling keras dalam beberapa dekade untuk menghentikan imigrasi ilegal – bersama dengan pendanaan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan.

Baca juga : Biden Ancam Veto RUU Bantuan untuk Israel. Kenapa?

Namun, setelah sayap Trump yang semakin berkuasa keberatan, dengan Johnson menyatakan paket tersebut akan mati di DPR, senator Partai Republik mundur, meninggalkan Kongres dalam kekacauan.

Dalam pernyataan terbarunya, Johnson menyatakan pada Senin (12/2) malam, bahwa meskipun Partai Republik di Senat mendukung rancangan undang-undang Ukraina yang baru, ia akan sekali lagi menuntut tindakan pengendalian perbatasan sebelum setuju untuk mempertimbangkan dukungan tersebut.

“Kita harus memperbaiki negara kita sebelum memberikan lebih banyak sumber daya ke Ukraina,” kata Senator J.D. Vance, pendukung kuat Trump dan salah satu anggota Partai Republik yang menentang pengesahan Ukraina.

Baca juga : Donald Trump Tekan Republik untuk Menolak Kesepakatan Bantuan Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih atas pemungutan suara di Senat.

Melalui media sosial, ia mengucapkan terima kasih kepada setiap Senator AS yang telah mendukung bantuan berkelanjutan kepada Ukraina saat kita memperjuangkan kebebasan, demokrasi, dan nilai-nilai yang kita semua junjung tinggi. (AFP/Z-4)

Baca juga : Berharap Uang, AS Kadoi Ukrainia Sanksi Kepada Rusia