Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HAKIM Mahkamah Agung, memutuskan Presiden Jair Bolsonaro harus diselidiki atas klaim, yang tidak terbukti bahwa sistem pemungutan suara Brasil penuh dengan kecurangan.
Putusan Hakim Alexandre de Moraes dikeluarkan Rabu waktu setempat (4/8), datang setelah Bolsonaro meningkatkan serangan lamanya terhadap sistem pemungutan suara elektronik Brasil. Dia mengklaim --tanpa bukti-- bahwa itu penuh dengan kecurangan. Dia bersikeras tidak akan ada pemilihan tahun depan seperti yang dijadwalkan jika tidak dirombak.
Pengadilan Tinggi Pemilu telah meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan, setelah menyelidiki Presiden terkait kampanyenya melawan sistem pemungutan suara Brasil.
Mahkamah Agung pun setuju bahwa Bolsonaro harus menghadapi penyelidikan atas dugaan fitnah dan menghasut.
Penyelidikan oleh pengadilan pemilu sendiri akan menyelidiki presiden karena penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan saluran komunikasi resmi, korupsi, penipuan dan kejahatan potensial lainnya.
Bolsonaro telah lama mengkritik pemungutan suara elektronik, yang diperkenalkan di Brasil pada 1996.
Dia telah meningkatkan serangannya menjelang pemilu pada Oktober 2022, yang bersikeras untuk menggunakan kertas suara yang dapat dicetak dan diaudit.
Jajak pendapat Pilpres menempatkan pemimpin berusia 66 tahun itu, jauh di belakang mantan presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan presiden.
Angka popularitas Bolsonaro telah merosot, dan dia mendapat kecaman di berbagai bidang, termasuk penyelidikan Senat terhadap penanganan covid-19 oleh pemerintahannya.
Ada kekhawatiran Bolsonaro mencoba menggunakan klaim kecurangan untuk merusak pemilu tahun depan jika dia kalah, seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Turki Tolak Permintaan AS untuk Tampung Warga Afghanistan
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved