Nasyiatul Aisyiyah Desak Negara Bertindak untuk Sahkan RUU PPRT

KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan peran negara dalam menjamin perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). hal itu menyusul nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.

“Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah senantiasa berkomitmen menjadikan semangat keadilan sebagai landasan gerakan. Kami membawa nilai-nilai Al-Ma’un, sebagai wujud kepedulian pada kelompok rentan, termasuk pekerja rumah tangga. Ini bagian dari visi besar kami: keluarga muda tangguh yang menjunjung tinggi keadilan dan anti kekerasan,” ujar Ariati dalam sambutannya di Tadarus Kebijakan bertema "Saatnya Negara Hadir, Sahkan RUU PPRT" yang digelar secara daring pada Sabtu (28/6/).

Menurut Ariati, RUU PPRT adalah upaya negara menunjukkan keberpihakan. Selama ini PRT hidup tanpa perlindungan hukum yang jelas, rawan eksploitasi, dan kekerasan. Jika negara terus diam, kata dia, artinya negara membiarkan ketidakadilan terjadi setiap hari.

Baca juga : Hadapi Pekerja Hadapi Masalah di Lapangan, RUU PPRT Mendesak Disahkan

“Kami menolak diam. Setelah forum ini, kami akan terus bergerak bersama untuk mendorong agar RUU ini disahkan. Kami membawa semangat Al-Ma’un dalam perjuangan ini. PRT adalah bagian dari rakyat yang harus dilindungi. Negara tidak boleh terus tutup mata. RUU ini penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga,” tegas Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini.

Anggota Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, Ninik Rahayu, menyoroti masih kuatnya stigma sosial dan bias struktural terhadap PRT.

“Mereka masih dianggap pembantu, bukan pekerja. Kerja mereka di ruang privat rumah tangga seolah tak layak dihormati. Ini bentuk ketimpangan dan relasi kuasa yang dibiarkan terus berlangsung karena negara belum hadir lewat hukum,” jelasnya.

Baca juga : Kecam Kekerasan terhadap PRT di Batam, Komnas Perempuan: Segera Sahkan RUU PPRT

Ninik yang merupakan Ketua Dewan Pers ini mengungkapkan, PRT juga terjebak dalam dua lapis relasi kuasa: di dalam rumah tangga yang patriarkis, dan di luar, karena negara tidak hadir.

“Tidak ada perlindungan kompetensi, tak ada standar kerja, tak ada jaminan hak. Ini adalah diskriminasi sistemik yang harus dipangkas dari akar-akarnya. RUU PPRT adalah kunci untuk memulainya.” pungkas eks Komisioner Komnas Perempuan ini.

Selanjutnya Perwakilan dari Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Ari Ujianto, menyebut perjuangan ini tidak bisa diserahkan pada segelintir pihak. Ia menyerukan kolaborasi lintas elemen dibutuhkan untuk bersama-sama mendesak pengesahan RUU tersebut.

“Advokasi harus dibangun lewat kekuatan kolektif. Kampanye publik dan jejaring harus diperluas. Tanpa pengorganisasian yang rapi dan dukungan berbagai pihak, RUU PPRT hanya akan terus jadi janji kosong,” katanya.

Advokasi perlindungan mereka, kata Ari, bukan hanya soal membahas undang-undang. Melainkan soal membangun solidaritas, memperluas jaringan, dan memobilisasi kekuatan publik agar negara tak bisa lagi menghindar dari tanggung jawabnya.

“Kampanye publik dan pengorganisasian yang kuat menjadi kunci. Kita tidak bisa berharap RUU ini lolos hanya dengan wacana di ruang tertutup. Harus ada tekanan publik, kerja bersama, dan konsolidasi lintas sektor. Ini bukan tugas segelintir orang, ini tugas bersama.” tegasnya.

Sementara itu dari legislatif, sinyal positif datang dari Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, yang menyatakan komitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU PPRT. Ia menyampaikan bahwa RUU PPRT sedang dipacu untuk diselesaikan dalam masa sidang saat ini.

“Kami baru saja masuk masa sidang keempat. Ini masa sidang yang pendek, tapi kami sudah menyepakati di Baleg bahwa RUU PPRT menjadi prioritas. Kami targetkan sebelum 24 Juli ini sudah bisa kami rampungkan dan serahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR,” jelas Doli.

Ia menegaskan fokus utama terhadap RUU ini harus sungguh-sungguh memberikan perlindungan kepada PRT yang selama ini seringkali dirugikan dan terabaikan hak-haknya.
(H-3)