Kemenag Siap Berikan Penjelasan Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Percepat Pengadaan Barang dan Jasa 2026, Kemenag Tekankan Integritas

KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. 

Kemenag Pastikan MBG Tepat Sasaran bagi Santri dan Siswa Madrasah

Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.

Produk Makanan hingga Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026

PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.

Genjot Pendidikan Madrasah di Tangsel, Kemenag Dapat Hibah Tanah dari Pemkot

Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut  berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.

Kemenag: Produk Makanan hingga Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026

PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.

6 Pihak Swasta Dipanggil Dalami Rasuah Kuota Haji

Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.

KPK dan Kejati Sulsel Buka Suara terkait Mangkraknya Stadion Barombong

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

KPK Ungkap Ratusan Politisi Korupsi, Ahli Sebut Partai Politik Rusak Secara Sistemik

Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.

Titi Anggraini Ungkap Akar Korupsi Politisi: Kegagalan Partai Politik Bangun Integritas

Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

KPK Dorong Revisi UU Parpol, DPR Singgung Kaderisasi dan Keuangan Partai

Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kontroversi Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Hanya 2 Periode, NasDem Angkat Bicara

Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia