Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan pengesahan RUU Kementerian Negara, RUU Wantimpres, dan RUU Imigrasi pada Kamis pekan ini memang telah direncanakan sejak awal untuk bisa segera dirampungkan. Namun, tidak demikian dengan RUU PPRT.
"Saya kira memang sudah direncanakan sejak awal ya. Sejak 3 RUU itu direncanakan satu hingga dua bulan terakhir, nampaknya fokus DPR memang hanya pada ketiganya saja," ujarnya, Selasa (17/9).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurutnya juga tidak mau lagi mengindahkan RUU lainnya yang sangat dinantikan publik bahkan menimbulkan tekanan publik yang besar. Padahal dengan waktu yang tersisa DPR bisa meninggalkan legacy positif yang akan diingat publik.
Baca juga : RUU PPRT Terlunta-Lunta, DPR Tidak Berpihak pada Perempuan
"Mereka nampaknya sudah mengucapkan selamat tinggal untuk RUU-RUU yang sudah nongkrong sejak awal tahun atau bahkan sejak awal periode di daftar RUU Prioritas.
"Ya dengan begitu, DPR nampaknya mau menegaskan diri mereka sesungguhnya di penghujung periode," paparnya.
Dia menilai DPR periode sekarang nyaris berakhir tanpa legacy. RUU-RUU Prioritas yang sangat diharapkan publik diabaikan agar 3 RUU yang diinginkan penguasa bisa disahkan.
"Jadi buat saya inilah identitas atau wajah asli DPR periode ini. DPR yang gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat, DPR yang sibuk melayani kepentingan oligarki saja," tukasnya. (Z-9)
Menteri PPPA Arifah Fauzi pastikan pengawalan ketat implementasi UU PPRT yang baru disahkan DPR RI untuk lindungi hak PRT dan cegah kekerasan.
Komnas Perempuan sebut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak sejarah pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan pekerja domestik setelah penantian 22 tahun.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan rasa syukur atas disahkannya undang-undang tersebut.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Pengesahan RUU PPRT di Hari Kartini 2026: Ini Awal Tanggung Jawab Besar
RANCANGAN Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) menjadi hadiah yang mewah di Hari Kartini tahun ini.
Pengesahan UU PPRT menandai sebuah titik balik. Ia bukan sekadar produk legislasi tetapi koreksi atas cara pandang tentang kerja domestik sebagai sesuatu yang “di luar” perhatian negara.
Jenazah Diva Maelisa, PRT 15 tahun yang tewas jatuh dari lantai 4 di Benhil Jakarta, tiba di Batang. Keluarga cium kejanggalan dan minta keadilan.
Dinas Tenaga Kerja di seluruh kota/kabupaten serta provinsi disarankan agar memberikan sosialisasi dan edukasi atas diundangkannya UU PRT tersebut .
Roby belum menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan majikan kedua PRT tersebut. Pasalnya, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
DUA perempuan pekerja rumah tangga (PRT) nekat melompat dari lantai empat sebuah kamar kos di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan tantangan terbesar setelah disahkannya UU PPRT memastikan efektivitas norma hukum tersebut
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved