Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Jala PRT Lita Anggraini mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada DPR pada minggu ini.
"Memang kita belum memastikan apakah sudah masuk DPR hari ini, tapi pemerintah memastikan kepada kami bahwa minggu ini DIM akan diserahkan kepada DPR," ungkapnya kepada Media Indonesia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).
Lebih lanjut, Lita menambahkan bahwa jika nanti DIM sudah diserahkan kepada DPR, pihaknya akan mendesak DPR untuk segera membentuk Panja RUU PPRT dan melakukan pembahasan secara transparan.
Baca juga : Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT Bersama DPR
Hal ini bertujuan agar seluruh komponen masyarakat dapat ikut mengawal proses pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Jadi minggu depan kemungkinan jika DIM sudah resmi masuk DPR, kita akan desak DPR untuk segera melakukan pembahasan dan membentuk Panja RUU PPRT. Kita juga akan mendesak rapat untuk dilakukan secara transparan," kata Lita.
Baca juga : Menteri PPPA Sambut Baik Komitmen Pemerintah untuk Percepat Pembentukan RUU PPRT
Lita juga membahas mengenai jumlah DIM yang mencapai 367 yang terdiri dari 239 batang tubuh dan 128 penjelasan. Menurutnya meskipun jumlahnya cukup banyak, hal yang dibahas tidak jauh berbeda dengan RUU PPRT yang menjadi inisiatif DPR.
"Memang DIM ada 367. Tapi itu masuk klasifikasi dan reposisi. Secara garis besar enggak berubah banyak dengan yang dibuat DPR," tegasnya.
Dia berharap, dalam periode Mei-Juni ke depan pembahasan RUU PPRT dapat berangsur lancar sehingga pada 16 Juni 2023 dapat disahkan bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.
"Kita harap selesai Mei-Juni pembahasannya dan disahkan pada 16 Juni bertepatan dengan hari besar PRT," tandas Lita. (Z-8)
Menteri PPPA Arifah Fauzi pastikan pengawalan ketat implementasi UU PPRT yang baru disahkan DPR RI untuk lindungi hak PRT dan cegah kekerasan.
Komnas Perempuan sebut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak sejarah pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan pekerja domestik setelah penantian 22 tahun.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan rasa syukur atas disahkannya undang-undang tersebut.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Pengesahan RUU PPRT di Hari Kartini 2026: Ini Awal Tanggung Jawab Besar
RANCANGAN Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) menjadi hadiah yang mewah di Hari Kartini tahun ini.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved