Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Kominfo menggelar workshop bertema Strengthening the Collaboration of Digital Literacy for Disabilities di World Summit on Information Society (WSIS) Forum 2023 di Jenewa, Swiss.
Melalui WSIS Forum 2023 Kemkominfo menunjukkan upaya yang telah diambil untuk mencapai tujuan tersebut dan berharap terbuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak di dunia internasional.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, Boni Pudjianto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan literasi digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas.
"Saat ini pemerintah telah melakukan strategi pentahelix (dari hulu ke hilir) untuk menanggapi isu ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan literasi digital," ujar Boni lewat keterangan yang diterima, Jumat (17/3).
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk tersebut penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari 2021 yang sebesar 16,5 juta. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa hanya 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja.
Selain itu, juga ditekankan bahwa Kemenkominfo telah melakukan beberapa kegiatan Literasi Digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas.
“Dalam kegiatan literasi digital, kami juga mengajak panelis yang berlatar belakang disabilitas agar lebih bisa memberikan pemahaman terhadap kelompok penyandang disabilitas. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah kelas podcast untuk penyandang disabilitas dan beberapa kegiatan lainnya,” papar Boni.
Di sisi lain, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia turut menekankan bahwa isu yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia dan kebebasan dari diskriminasi.
“Saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas. Kita melupakan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi para penyandang disabilitas adalah diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan inklusivitas di ruang digital, pemerintah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi sesama,” ujar Angkie.
Selain itu, Angkie juga menyebutkan bahwa terdapat salah satu upaya lain yang dilakukan selain literasi digital, upaya tersebut adalah rumah digital bagi disabilitas.
“Dalam upaya ini, kami melatih teman-teman disabilitas menggunakan gawai, memahami aplikasi, dan memanfaatkannya secara maksimal. Melalui upaya ini, lebih dari 100.000 disabilitas sudah bisa aktif di internet. Hal ini juga sesuai dengan referensi dari Presiden Jokowi yakni no one left behind,” ujar Angkie.
Perwakilan International Telecommunication Union (ITU), Roxana Widmer-Iliescu menyebutkan, untuk mencapai aksesibilitas digital, TIK tidak hanya harus tersedia dan terjangkau, tetapi juga harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan orang-orang, termasuk penyandang disabilitas.
“Aksesibilitas TIK adalah kunci karena TIK telah menjadi media utama untuk komunikasi, informasi, transaksi, pendidikan dan hiburan di seluruh dunia. Selain itu, implementasi dari pembuat kebijakan di semua negara sangat penting guna memastikan bahwa hak setiap orang untuk berkomunikasi di dunia digital bisa terpenuhi,” imbuhnya.
Workshop WSIS Forum 2023 merupakan salah satu upaya dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia termasuk kelompok penyandang disabilitas hingga 2024. (Ant/H-3)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara wajib memberikan pelayanan kesehatan tersebut tanpa diskriminasi.
Kerangka kerja IMOT, yang dikembangkan pada 1994 oleh Pusat Rehabilitasi Euromed Polandia, telah menunjukkan keampuhan yang luar biasa dalam berbagai bentuk terapi fisik dan okupasi.
Perusahaan mainan Mattel telah meluncurkan Barbie tunanetra pertama dalam upaya terbaru untuk membuat boneka ikonik tersebut lebih inklusif dan mewakili lebih banyak bagian masyarakat.
Perempuan penyandang disabilitas berinisial C melapor ke Polda Metro Jaya setelah mengalami pelecehan oleh sopir taksi online. Pelaku pelecehan bernama H In'amullah kini sudah ditangkap.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan berupa paket logistik untuk anak yatim dan kaki palsu bagi kaum difabel.
Atlet disabilitas SOD NPCI diberi hadiah jalan-jalan ke Taman Safari
Program ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian.
Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong kaum disablitas untuk bisa produktif meski dalam kondisi yang terbatas. Ia meyakinkan bahwa para penyandang disabilitas bisa sukses dan maju.
Peluang dan pelatihan bagi penyandang disabilitas harus dibuka seluas-luasnya tanpa membatasi jenis disabilitas.
DPRD Kabupaten Bogor dukung penuh keberadaan organisasi olahraga penyandang disabilitas intelektual.
PENTINGNYA mengelola keuangan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memastikan keamanan finansial jangka panjang. Bagi penyandang disabilitas,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved