Dubes Australia Tinjau Program Inklusi Disabilitas di Balikpapan

DUTA Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, berkunjung ke Kelurahan Telagasari, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (24/4), guna meninjau langsung pelaksanaan program inklusi bagi penyandang disabilitas yang didukung Pemerintah Australia. 

Kegiatan itu juga melibatkan mitra pelaksana program, yakni Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) Indonesia dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur.

Brazier didampingi sejumlah delegasi, di antaranya Allison Frame, Christine Friswick, dan Julia De Lorenzo. Rombongan disambut Setda Balikpapan, Andi Muhammad Yusri Ramli, Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Baca juga : Polda Kaltim Bongkar Dua Kasus Korupsi BLKI Balikpapan, Rugikan Negara hingga Rp14,7 Miliar

Selama berada di lokasi, Brazier meninjau berbagai hasil pemberdayaan penyandang disabilitas, mulai dari produk kerajinan hingga kuliner. Serta bertandang ke Cafe Mentari yang dikelola oleh penyandang disabilitas, serta berdialog langsung dengan para penerima manfaat program.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SIGAB dan PPDI. Dampak program ini sangat nyata dan positif, dan kami bangga bisa bermitra dengan mereka,” ujar Brazier kepada wartawan usai kunjungan.

Ia menilai, salah satu capaian penting dari program tersebut adalah keberlanjutan serta perubahan nyata di tingkat masyarakat, termasuk peningkatan aksesibilitas fasilitas publik.

Baca juga : UGM Sediakan Layanan Inklusif bagi Peserta Disabilitas pada UTBK SNBT 2026

“Misalnya ada perbaikan fasilitas yang memudahkan teman-teman difabel mengakses layanan pemerintah,” kata dia.

Menurut Brazier, Pemerintah Australia berperan sebagai mitra pendukung yang memberikan pendanaan untuk berbagai program inklusi di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terbatas di Balikpapan.

Project Officer Program Solider dari SIGAB dan PPDI Kalimantan Timur, Lily Handayani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses pemantauan terhadap program yang bertujuan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ia menyebutkan, program Solider dilaksanakan secara nasional dan menjangkau enam provinsi, termasuk Kalimantan Timur. Di wilayah ini, program berjalan di dua kota, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Khusus di Balikpapan, program tersebut telah diterapkan di enam kelurahan, yaitu Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir, Telagasari, Perapatan, Manggar, dan Manggar Baru. Melalui program ini, kelompok-kelompok disabilitas dibentuk di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kapasitas serta partisipasi mereka dalam pembangunan.

“Mereka dilatih agar lebih percaya diri dan mampu menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk terkait akses layanan publik dan kesehatan,” ujar Lily.

Selain pelatihan, program juga mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam forum perencanaan pembangunan hingga kegiatan sosial ekonomi di masyarakat.

Lily berharap, praktik baik yang telah berjalan dapat diperluas ke wilayah lain di Balikpapan yang belum terjangkau. Saat ini, masih terdapat sejumlah kelurahan yang belum mendapatkan program serupa.

“Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan komunitas dalam mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia,” pungkasnya. (EM)