Penyaluran BLT Harus Tepat Sasaran Maka Perlu Kepastian Data KPM

SEBAGAI respons naiknya bahan bakar minyak (BBM) Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur akan menyalurkan bantuan kepada 18.486.756 KPM, sementara 313.244 KPM dilakukan cleansing.

Cleansing data dilakukan secara rutin seiring dengan perubahan status Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena tiap menit selalu ada perubahan.

"Misalnya, penerima Bansos jalur PKH itu ditargetkan bisa naik kelas. Kalau sudah naik kelas tidak lagi menerima bansos dan beralih ke program pemberdayaan. Namun pada saat yang bersamaan masuk juga penerima bansos PKH baru, karena ada yang karena sebab tertentu mereka secara sosial-ekonomi turun menjadi keluarga miskin baru," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat dihubungi, Minggu (4/9).

Baca juga: Hari Ini, 22 Ribu Orang Terima Vaksinasi Kedua

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengakui bahwa BLT yang disalurkan kepada 20,6 juta KPM ini tidak mungkin 10 persen, dan pasti ada KPM yang tidak tepat.

"Kemensos buka aplikasi 'Usul-Sanggah' untuk warga yang merasa perlu dan layak mendapat Bansos BLT BBM. Adapun layak tidaknya akan diverifikasi oleh petugas pendamping. Ini salah satu upaya untuk memperkecil ketidaktepatan sasaran," ujarnya.

Dihubungi terpisah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bansos subsidi BBM berpotensi tidak akurat, dirinya menghitung bahwa penerima bansos yang belum jelas datanya dan rawan tidak tepat sasaran berjumlah 1,85 juta keluarga dan itu semua jadi bukti indikasi dini tidak tepatnya sasaran bansos sebagai pengalihan dari subsidi untuk BBM.

"Presiden Jokowi sendiri yang pernah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun dan mengakui bahwa bansos alih subsidi BBM tidak akan sepenuhnya tepat sasaran," ujarnya.

Jika demikian, seharusnya harus diiringi dengan memperbaiki data yang berhak menerima bansos reguler karena menurutnya data KPM selalu jadi temuan dari BPK.

Selain itu, Hidayat menekankan ketidaktepatan sasaran KPM akibat ketidakakuratan data dan semakin terlihat nyata dari penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Mensos menyampaikan adanya data 18.486.756 KPM yang sudah siap salur, sementara sisanya yakni 313.244 masih dalam proses cleansing atau koreksi data. Kedua data tersebut jika ditotal baru berjumlah 18,8 juta KPM, jauh lebih rendah dari total penerima yang berhak dan sudah diumumkan Presiden Jokowi yaitu sebanyak 20,65 juta KPM.

"Jadi ada lebih dari 1,85 juta data yang tak jelas statusnya dan ketepatan sasarannya, yang potensial kembali jadi temuan BPK, dan tidak efektif menjadi solusi atas dinaikkannya harga BBM bersubsidi," ujarnya.

"Lantas data dan alokasi 1,85-an juta KPM sisanya Bu Mensos mengambil dari mana? Apalagi hal keganjilan seperti ini juga tidak pernah dibahas apalagi disetujui oleh Komisi VIII DPR RI," ungkapnya. (H-3)