Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KURANGNYA partisipasi penyandang disabilitas sebagai warga negara pada pemilihan umum dikhawatirkan menimbulkan risiko menjadi pemuda disabilitas yang apatis dalam pembangunan negara yang demokratis.
Dengan demikian, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berkolaborasi bersama International Foundation Election System (IFES) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melaksanakan program Engage Training (Engaging a New Generation for Accesible Governance and Elections).
Program Engage Training menyasar pemuda disabilitas sebagai calon pemimpin dan pemilih di Indonesia. Program ini diusulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda disabilitas yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, akses dan seringkali mengalami berbagai praktik diskriminasi dalam menjalankan dan memperoleh hak politiknya.
Engage Training dilaksanakan sejak November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Peserta yang mengikuti program ini sebanyak 22 mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek.
Baca juga: Program Literasi Digital yang Dicanangkan Jokowi Dinilai Tingkatkan Kompetensi Pemuda
Rangkaian kegiatan program yang dilakukan yaitu mulai dari pembukaan program, pembekalan fasilitator, pelatihan peserta, projek komunitas yang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu RI dilanjutkan magang peserta di KPU DKI dan Bawaslu RI, serta penutup program.
Salah satu peserta Engage Training, Alfrida Hermawati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan, "Engage Training yang telah saya ikuti sangat memberikan dampak yang positif. Saya mendapatkan pengetahuan baru terutama tentang politik dan kepemimpinan".
Selama berjalannya proses tentunya dibutuhkan tim yang saling bekerja sama demi tercapainya sebuah tujuan. Dalam hal ini, tidak terlepas dari hambatan atau masalah yang mungkin akan dihadapi.
Salah satu hambatannya yaitu terbenturnya jadwal pelaksanaan program dengan kegiatan peserta di kampus seperti ujian. Kemudian menjadi perhatian dari pihak penyelenggara agar mengatur waktu yang sesuai sehingga peserta tetap dapat mengikuti program dan mengikuti kegiatan kampus.
"Semoga program Engage Training bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk memberikan pendidikan politik bagi pemuda disabilitas," pungkas Project Manager Program Engage Training Fajri Hidayatullah. (RO/OL-16)
15.789 peserta termasuk 13 di antaranya penyandang disabilitas mengikuti UTBK SNBT (Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) di Kampus Universitas Gadjah Mada.
UTBK sebanyak 18 sesi itu dilaksanakan di laboratorium komputer di kampus Kentingan, Kampus Mesen, dan Kampus Pabelan.
DUKUNGAN bagi penyandang disabilitas harus terus dikuatkan. Hal itu dapat dilakukan di antaranya melalui peningkatan kompetensi dan penyediaan ruang serta kesempatan di dunia kerja.
Kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan pemahaman dasar kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
FASE darurat kekerasan terhadap penyandang disabilitas memerlukan langkah konkret bersama dan segera untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh warga negara yang diamanatkan UUD 1945.
Pabrik rokok HS yang berlokasi di Muntilan, Magelang, berkomitmen merangkul penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja produktif tanpa persyaratan yang memberatkan.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved