Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERINGATAN Hari Guru Nasional. ( HGN) 2020 ini diawali dengan sejumlah kabar dan berita baik dari beberapa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada guru. Diantaranya, kebijakan pemberian kuota internet secara gratis bagi guru, pemberian bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru honorer, serta pengumuman pembukaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kontrak (PPPK) di tahun 2021, yang mengutamakan guru honorer. Semoga ini menambah semangat bagi guru dan menjadi awal pembenahan sistemik yang lebih baik, kita sama-sama kawal.
Dalam kaitan menanamkan nilai-nilai Pancasila, menurut Wakil Ketua DPR RI Hetifah Syaifudian, harus terlebih dahulu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita masing-masing. Anak banyak belajar dengan mencontoh.
Jika seorang guru memberikan teladan yang baik di sekolah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bertoleransi, gotong royong, dan lain-lainnya, besar kemungkinan anak akan mencontoh
Adanya pandemi memang membuat sulit keadaan bagi kita semua termasuk melakukan penerapan pendidikan karakter karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Kami berharap di awal tahun 2021 ini sekolah tatap muka di beberapa daerah sudah dapat berjalan, sehingga penanaman karakter dapat dilaksanakan kembali dengan efektif.(H-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved