Krisis Energi, Legislator: Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

ANGGOTA Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti krisis energi global yang terjadi saat ini serta respons kebijakan pemerintah dalam menghadapinya. Saat ini, pemerintah menjalankan kebijakan yang berfokus pada pengendalian mobilitas guna menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM). 

Namun, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai langkah tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi ini melalui skema pengendalian permintaan dan mobilitas. Tapi hal tersebut belum menjawab tantangan jangka panjang," ujarnya dalam keterangannya, Selasa  (21/4).

Baca juga : Dampak Konflik Timur Tengah 2026: Harga BBM Global Melonjak, Indonesia Relatif Stabil

Menurutnya, langkah tersebut belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural. Irine juga menyoroti kondisi transportasi nasional yang masih didominasi kendaraan pribadi, sehingga membuat sistem menjadi boros energi.

“Sektor transportasi memang paling rentan. Lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sini, dan masih sangat didominasi kendaraan pribadi. Akibatnya, sistem kita boros energi, tidak efisien, dan sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” lanjutnya.

Menurutnya, solusi jangka panjang dapat ditempuh dengan mengalihkan subsidi energi menjadi investasi di sektor transportasi publik.

Baca juga : Bijak Gunakan BBM: Solusi Nyata Hadapi Krisis Energi dan Perubahan Iklim

"Kita harus segera mereorientasi subsidi energi: alihkan secara bertahap dari subsidi BBM kendaraan pribadi menjadi subsidi operasional dan pengembangan angkutan umum yang berkelanjutan,” tuturnya.

Irene menjelaskan investasi di sektor transportasi publik bukan hanya kebijakan sosial, tapi investasi ekonomi strategis yang menghasilkan penghematan energi, lapangan kerja, dan pengurangan kemacetan. Pengguna utama transportasi umum adalah masyarakat berpenghasilan bawah, 

"Jadi subsisi ke sana lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Irine menegaskan Komisi V DPR RI akan mendorong agar krisis energi ini menjadi titik balik bagi sistem transportasi Indonesia.

“Krisis energi tidak boleh dijawab hanya dengan membatasi mobilitas. Masyarakat harus tetap bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dengan mudah. Komisi V DPR RI akan mendorong agar krisis ini benar-benar menjadi titik balik menuju sistem transportasi Indonesia yang efisien, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(P-4)