Konflik Timur Tengah harus Jadi Momentum Dorong Elektrifikasi Energi

Konflik Timur Tengah dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi berbasis listrik. Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai pemerintah perlu memperluas insentif elektrifikasi guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Menurut Defiyan, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel jelas mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz yang merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak dunia. Gangguan di jalur tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap pasokan energi Indonesia.

“Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas membuat kita rentan terhadap gangguan pasokan global, terutama jika konflik di kawasan Teluk semakin meluas,” ujarnya.

Baca juga : Buntut Ketegangan Politik, Penerapan Transisi Energi Bisa Dipercepat

Selain risiko pasokan, konflik juga berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui subsidi energi.

Data menunjukkan tren kenaikan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, subsidi tercatat Rp95,7 triliun, meningkat menjadi Rp131,5 triliun pada 2021, lalu Rp157,6 triliun pada 2022, dan Rp159,6 triliun pada 2023.

Pada 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun di antaranya untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram. Angka tersebut kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp394,3 triliun, termasuk Rp204,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG.

Baca juga : Dampak Penutupan Selat Hormuz, Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional

Sementara dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, dengan Rp105,4 triliun dialokasikan untuk BBM dan LPG.

Melihat tren tersebut, Defiyan menilai pemerintah perlu mengevaluasi besarnya subsidi energi berbasis fosil. Ia mendorong agar sebagian anggaran dialihkan untuk memperkuat program elektrifikasi, seperti kompor listrik dan kendaraan listrik.

Langkah ini dinilai tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Komitmen Pemerintah dan Arah Kebijakan

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional.

Program tersebut mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt, peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Namun, Defiyan menekankan bahwa kebijakan elektrifikasi perlu diiringi reformasi subsidi agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap dinamika geopolitik. Ia juga menyarankan pemerintah memperluas insentif elektrifikasi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar transisi energi dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Selain itu, proyek percontohan di berbagai daerah serta edukasi publik dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi listrik sebagai alternatif utama.

“Elektrifikasi harus didorong secara sistematis, tidak hanya sebagai respons krisis, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk ketahanan energi nasional,” pungkasnya. (Ant/E-3)