Penghapusan BBM Premium Sangat Tepat

KEINGINAN pemerintah untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium (RON-88) secara bertahap yang akan dimulai pada 1 Januari 2021 dinilai tepat. Hal itu diungkapkan pengamat energi dari Universita Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi

Dia berpendapat, premium harus dihapuskan karena BBM tersebut beroktan rendah, yang menghasilkan gas buang dari knalpot kendaraan bermotor dengan emisi tinggi. Premium juga masuk dalam emisi tinggi yang tidak ramah lingkungan sehingga membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

Selain beremisi tinggi, Fahmy menyebut, pengadaan impor BBM premium berpotensi memicu moral hazard yang menjadi sasaran empuk bagi mafia migas berburu rente. Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu, BBM premium sudah tidak dijual lagi di pasar international, sehingga tidak ada harga patokan.

"Pengadaan impor BBM premium dilakukan dengan blending di Kilang Minyak Singapura dan Malaysia yang harganya bisa lebih mahal. Tidak adanya harga patokan bagi premium berpotensi memicu praktek mark-up harga, yang menjadi lahan bagi Mafia Migas untuk berburu rente," jelas mantan anggota Tim Anti Mafia Migas itu, Minggu (15/11).

Fahmy menuturkan, dengan tren harga harga minyak dunia masih cenderung rendah, rata-rata di bawah US$ 40 per barrel dan ICP (Indonesia Crude Price) ditetapkan sebesar US$ 40 per barrel, sudah semestinya emerintah menghapus BBM premium.

Di sisi lain, Fahmi mengakui bahwa penghapusan BBM premium pada masa pandemi Covid-19 akan makin memperberat beban masyarakat karena konsumen harus migrasi Pertamax, yang harganya lebih mahal. Apalagi, kata Fahmy, masyarakat pengguna BBM premium merupakan konsumen terbesar kedua setelah konsumen pertalite.

"Untuk meringankan beban masyarakat, penghapusan BBM di bawah RON-91 harus disertai dengan penurunan harga Pertamax RON-92 Bagi Pertamina, sesungguhnya masih ada ruang untuk menurunkan harga BBM Pertamax," pungkas Fahmy. (R-1)