Berita Terbaru Ylbhi Hari Ini

YLBHI Desak Pemerintah untuk Selidiki Pembangunan Pagar Laut Ilegal di Teluk Banten

LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.

YLBHI Dorong Pemerintah Terima Masukan dari Ahli maupun Masyarakat sebelum Membuat Kebijakan

DIREKTUR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap pemerintah dapat menerima berbagai masukan dari kalangan ahli maupun masyarakat.

YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi

Upaya intimidasi oleh pemerintah kepada civitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik.

UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.

Ruang untuk Berpendapat dan Kebebasan Sipil Kian Sempit di Era Jokowi

MASYARAKAT sipil menyoroti ruang untuk berpendapat dan kebebasan sipil semakin menyempit pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

YLBHI Sebut Tingkat Korupsi di Pemerintahan Jokowi sangat Masif

YLBHI: Pemerintahan Jokowi Menunjukkan Gejala Korupsi Pembangunan yang Masif

YLBHI: Praktek Bernegara Hukum Semakin Ugal-ugalan

YLBHI memandang praktik hukum Indonesia semakin lama semakin buruk. 

Penaikan Anggaran Kemhan Disoal

PENAIKAN anggaran di Kementerian Pertahanan terjadi mendadak dalam jumlah yang fantastis dinilai tidak wajar. Sebab penaikan tersebut bertepatan dengan momentum jelang Pemilu 2024.

YLBHI Minta Presiden Berhentikan Pimpinan dan Dewas KPK

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengaku tidak kaget dengan praktik asusila di Rutan KPK.

Istri Kerap Pamer Barang Mewah, Kekayaan Kabareskrim Polri Jadi Sorotan YLBHI

YLBHI menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut dicurigai karena istri gemar flexing.

Perempuan di Seluruh Dunia Berjuang Melawan Disinformasi Gender

Disinformasi gender (ketika seksisme dan misogini bersinggungan dengan kebohongan online) gencar menargetkan perempuan di seluruh dunia, menodai reputasi, dan kredibilitas mereka.

Ketua YLBHI: Perppu Ciptaker Sarat Pembangkangan

Persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja menjadi UU melanggar konstitusi karena menghilangkan objek Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Ciptaker.

Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Insiden Brimob di Sidang Tragedi Kanjuruhan

Tujuan pihaknya membuat aduan masyarakat itu untuk mendorong agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Korupsi Jalur Mandiri Unila, YLBHI: Hukum Harus Menyasar Sampai ke Akar

Ksus suap penerimaan mahasiswa baru Unila mengungkap keterlibatan pejabat Kemendikbud-Ristek, DPR, MUI, hingga para pengusaha.

Infonya ada Aksi Protes Rakyat pada 14 Februari 2023, Ini Ceritanya

PULUHAN aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat malam (13/1), membahas sikap pemerintah yang nekad menerbitkan Perppu Ciptaker.

YLBHI: Keluarga Korban Gangguan Ginjal Akut Harus Satu Suara Tuntut Keadilan

Berdasarkan data Kemenkes per 25 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut telah menyerang 255 anak, dengan 143 kasus di antaranya meninggal dunia.

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Negara Harus Bertanggung Jawab

YLBHI menduga penggunaan kekuatan yang berlebihan melalui penggunaan gas air mata dan tidak sesuai prosedur menjadi penyebab  banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di Stadion Kanjuruhan

LBH Nilai Vonis Mati untuk Herry Wirawan tidak Dibenarkan

"Secara prinsip, LBHM memandang putusan tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat hak hidup yang bersifat prinsipil dan putusan tersebut cenderung bermuatan emosi publik semata."

Sejumlah LSM Laporkan Luhut Binsar ke Polisi Terkait Kejahatan Ekonomi di Intan Jaya

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS, YLBHI, hingga Eksekutif Nasional akan melaporkan Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan, ke Polda Metro Jaya, hari ini.

Pemerintah Rumuskan 623 DIM RUU TPKS, YLBHI: Pembahasan tidak Terbuka

KSP disebut tidak menunjukkan dokumen maupun tayangan presentasi sehingga dapat melihat poin-poin DIM yang disampaikan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia