Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Upaya intimidasi oleh pemerintah kepada civitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik. Pemerintah diingatkan soal kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi.
"Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras upaya intimidasi terhadap perguruan tinggi. Ini mengkhawatirkan dan bisa jadi praktik penghancuran demokrasi," kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur kepada wartawan, Selasa (6/2).
Isnur mengatakan kritik yang disampaikan civitas akademika memiliki substansi. Mereka menyoroti sikap Jokowi yang kian terlihat jelas berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Baca juga : Ketua BEM UGM Diintimidasi Usai Kritik Jokowi
"Jokowi menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara. Kami mencatat intimidasi terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat," ujar dia.
Isnur mencontohkan dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus. Modusnya ialah mewawancarai mereka untuk mendapatkan tanggapan positif terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa.
"Selain itu terdapat intimidasi pesan yang diterima Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI," ucap dia.
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
Isnur menyebut bukti teranyar, yakni saat Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI melakukan aksi massa di depan kantor YLBHI dan KontraS pada Senin (5/2). Dalam poster aksinya, massa menuduh YLBHI dan KontraS hendak menghancurkan negara.
"Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa," jelas dia.
Menurut Isnur, upaya itu bentuk membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil, terutama dalam membangun prinsip tata negara yang baik lantaran perlu diawasi gerakan sosial. (Z-11)
Kajati Sumut periksa Kajari Karo dan Kasi Pidsus terkait dugaan intimidasi terhadap Amsal Sitepu lewat modus 'Bronis Cokelat'. Simak perkembangan kasus videografer yang baru divonis bebas
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.
RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Menurut Fadhil, berbagai upaya hukum telah dilakukan jauh sebelum kasus ini mencuat, termasuk pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
YLBHI menilai kegagalan pengungkapan kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus merupakan tanggung jawab Presiden, aparat penegak hukum, dan institusi keamanan negara.
Isnur menegaskan, pelaporan terhadap akademisi tidak boleh dilihat sebagai serangan personal semata, melainkan sebagai ancaman serius.
Aksi di depan kantor YLBHI tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan publik terkait rasa keadilan hukum yang dinilai belum merata.
TIM Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menolak rencana pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke pengadilan militer.
YLBHI mengkritik pelimpahan kasus penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI, menilai aktor intelektual dan jaringan pelaku belum terungkap secara menyeluruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved