Berita Terbaru Uu Tpks Hari Ini

Agar Efektif, Pemantauan dan Penanganan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Masyarakat Sipil

Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.

Hasyim Asy’ari Diberhentikan tidak Hormat, Komnas HAM Minta Lembaga Penyelenggara Pemilu Dievaluasi Menyeluruh

PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.

Peraturan Pelaksana UU TPKS Terbit, Kemen PPPA Siapkan Modul untuk Aparat Penegak Hukum

Kemen PPPA berupaya mengoptimalisasikan fungsi implementasi 3 aturan pelaksana UU TPKS yang telah terbit, terutama pembentukan UPTD PPA di setiap provinsi dan kab/kota.

Akademisi Imbau Korban Lapor Polisi agar Hasyim Asy'ari Bisa Dijerat UU TPKS

CAT, korban tindak asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, diimbau lapor polisi agar Hasyim Asy'ari juga bisa diproses hukum dan dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kasus Asusila Ketua KPU, Komnas Perempuan Dorong Implementasi UU TPKS

Komnas Perempuan menanggapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP untuk memecat Hasyim.

Pengentasan Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perlu Digencarkan

UPAYA mengentaskan aksi kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) harus terus digiatkan. Efektivitas aturan perundangan yang ada harus terus ditingkatkan.

Penyelesaian Aturan Turunan UU TPKS Molor, Pemerintah Dinilai Lamban

UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah genap menginjak dua tahun sejak disahkan pada 9 Mei 2022.

Aktivis Perempuan Sesalkan Baru Ada 2 Aturan Turunan UU TPKS

Direktur Institut Sarinah Eva Sundari menyayangkan baru dua peraturan turunan dari UU TPKS yang disahkan semenjak diundangkannya UU TPKS dua tahun lalu.

Menteri PPPA Perkuat Forum Pengada Layanan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA terus mendorong partisipasi Forum Pengada Layanan (FPL) dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Harmonisasi Aturan Turunan UU TPKS Lambat

Waktu dua tahun sekiranya belum cukup bagi pemerintah untuk membuat aturan turunan UU TPKS. Di sisi lain, korban di masyarakat terus bertambah.

Implementasi UU TPKS Terhambat dan Belum Efektif, Aturan Pelaksana Mendesak Disahkan

ISU kekerasan seksual di tanah air hingga kini masih menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi perempuan dan anak-anak. Meski UU TPKS lahir sekitar dua tahun lalu, implementasi terhambat

Komnas Perempuan Apresiasi Korban Pelecehan Seksual yang Berani Melapor

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada karyawati di Universitas Pancasila yang berani melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Ini UU yang Kurang Mencerminkan Perlindungan pada Anak dan Perempuan

Eva Kusuma Sundari menjelaskan undang-undang yang lahir dari eksekutif dan legislatif beberapa tahun terakhir kurang mencerminkan upaya perlindungan pada anak dan perempuan.

Pemeirntah Diminta Segera Sahkan Aturan Pelaksana UU TPKS

“Kemen-PPPA dan Kemenkumham sebaiknya menyampaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan pelaksana UU TPKS ini kepada publik"

UU TPKS Jamin Hak Korban untuk Mengakses Proses Hukum dan Dokumen Hasil Penanganan

Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga pelaksana dan perumus regulasi tersebut membedah berbagai tantangan dan peluang dalam melaksanakan UU TPKS

Miris, Anak 7 Tahun Jadi Korban Rudapaksa Kakeknya hingga Menderita Penyakit Kelamin

Pemerintah mendorong aparat penegak hukum (APH) dapat mengusut tuntas kasus kekerasan seksual pada anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Buleleng, Bali.

Juni 2023, Aturan Turunan UU TPKS Dijanjikan Rampung

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pada Juni 2023 nanti, tujuh aturan turunan UU TPKS bisa dituntaskan.

Korban KDRT Alami Reviktimisasi, DPR Sebut Polisi Tidak Paham Undang-Undang

Sesuai UU, korban KDRT yang melapor ke pihak berwajib harus langsung mendapatkan perlindungan dan kasusnya ditangani dalam waktu 1x24 jam sejak keluar LP.

Momentum Kepercayaan Masyarakat terhadap Hadirnya UU TPKS Jangan Sampai Hilang

Jangan sampai momentum kepercayaan tinggi masyarakat terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hilang. 

Bermodus Pengajian Seks, Pimpinan Pesantren di NTB Perkosa 41 Santri

DUA pimpinan pesantren di NTB ditangkap karena memperkosa 41 santriwatinya. Pelaku menjerat korban dengan modus 'pengajian seks' dan dijanjikan masuk surga.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran