Berita Terbaru Uu Tpks Hari Ini

Komnas HAM: Segmentasi Kekerasan Seksual Kian Meluas, Penegakan Hukum Harus Diperkuat

Pelaku kekerasan seksual melibatkan berbagai profesi yang seharusnya memberi perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan seksual. 

DPR Minta Percepatan Regulasi Turunan UU TPKS

Raja Faisal mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah guna memberikan pendampingan kepada para korban.

3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

2,5 Tahun UU TPKS Disahkan, Permintaan Perlindungan Naik Signifikan

Sinergitas pelayanan antar lembaga, dan kebutuhan penanganan yang lebih responsif terhadap korban.

Women’s March Jakarta 2024: Serukan Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Tuani dari LBH APIK Jakarta, kolaborator WMJ 2024, menyoroti lemahnya implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Hadirkan Data Akurat Femisida

Pantauan dari tahun ke tahun, jenis kasus femisida tertinggi adalah femisida intim yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitasi.

Pelaku Femisida Mayoritas Orang Terdekat Korban

Berdasarkan data Jakarta Feminist, pada tahun 2023 ada sebanyak 180 kasus femisidan di 38 provinsi dengan total 187 korban dan 197 pelaku. 

Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual belum Optimal

MESKI keberadaan layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual sudah ada di berbagai daerah, efektivitasnya di lapangan masih jauh dari harapan.

Tekankan Peran Pemda, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Sekitar 11,5 juta anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional atau seksual.

KPPPA: Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Sesuai UU TPKS

MENIKAHKAN korban kekerasan seksual (KS) dengan pelaku tidak sesuai dengan Undang-Undang 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

DPR Desak Terapkan UU TPKS pada Kasus Pelecehan di Panti Asuhan Tangerang

Jeratan maksimal dalam UU TPKS bisa diberlakukan kepada pelaku predator anak, seperti kasus pelecehan di panti asuhan di Kunciran, Tangerang. 

Agar Efektif, Pemantauan dan Penanganan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Masyarakat Sipil

Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.

Hasyim Asy’ari Diberhentikan tidak Hormat, Komnas HAM Minta Lembaga Penyelenggara Pemilu Dievaluasi Menyeluruh

PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.

Peraturan Pelaksana UU TPKS Terbit, Kemen PPPA Siapkan Modul untuk Aparat Penegak Hukum

Kemen PPPA berupaya mengoptimalisasikan fungsi implementasi 3 aturan pelaksana UU TPKS yang telah terbit, terutama pembentukan UPTD PPA di setiap provinsi dan kab/kota.

Akademisi Imbau Korban Lapor Polisi agar Hasyim Asy'ari Bisa Dijerat UU TPKS

CAT, korban tindak asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, diimbau lapor polisi agar Hasyim Asy'ari juga bisa diproses hukum dan dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kasus Asusila Ketua KPU, Komnas Perempuan Dorong Implementasi UU TPKS

Komnas Perempuan menanggapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP untuk memecat Hasyim.

Pengentasan Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perlu Digencarkan

UPAYA mengentaskan aksi kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) harus terus digiatkan. Efektivitas aturan perundangan yang ada harus terus ditingkatkan.

Penyelesaian Aturan Turunan UU TPKS Molor, Pemerintah Dinilai Lamban

UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah genap menginjak dua tahun sejak disahkan pada 9 Mei 2022.

Aktivis Perempuan Sesalkan Baru Ada 2 Aturan Turunan UU TPKS

Direktur Institut Sarinah Eva Sundari menyayangkan baru dua peraturan turunan dari UU TPKS yang disahkan semenjak diundangkannya UU TPKS dua tahun lalu.

Menteri PPPA Perkuat Forum Pengada Layanan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA terus mendorong partisipasi Forum Pengada Layanan (FPL) dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia