Berita Terbaru Uu Tpks Hari Ini

Harmonisasi Aturan Turunan UU TPKS Lambat

Waktu dua tahun sekiranya belum cukup bagi pemerintah untuk membuat aturan turunan UU TPKS. Di sisi lain, korban di masyarakat terus bertambah.

Implementasi UU TPKS Terhambat dan Belum Efektif, Aturan Pelaksana Mendesak Disahkan

ISU kekerasan seksual di tanah air hingga kini masih menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi perempuan dan anak-anak. Meski UU TPKS lahir sekitar dua tahun lalu, implementasi terhambat

Komnas Perempuan Apresiasi Korban Pelecehan Seksual yang Berani Melapor

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada karyawati di Universitas Pancasila yang berani melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

1 Aturan Turunan UU TPKS Disahkan, 6 Regulasi Lainnya Menanti

1 dari 7 aturan pelaksana dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Lestari Moerdijat: Penuntasan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Harus Jadi Perhatian Bersama

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan penuntasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama dalam upaya mewujudkan perlindungan menyeluruh.

7 Aturan Pelaksana UU TPKS Harus Segera Disahkan, Waktu Tersisa 6 Bulan

HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan. 

Ini UU yang Kurang Mencerminkan Perlindungan pada Anak dan Perempuan

Eva Kusuma Sundari menjelaskan undang-undang yang lahir dari eksekutif dan legislatif beberapa tahun terakhir kurang mencerminkan upaya perlindungan pada anak dan perempuan.

Krisis Iklim Picu Kekerasan Anak, DPR: Tegakkan Aturan

ANAK-anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Dampak dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim juga mampu mempengaruhi kesehatan fisik dan mental

UU ITE Dinilai tidak Sinkron dengan KUHP dan TPKS

Komnas Perempuan mengkritisi pengesahan revisi kedua UU ITE yang telah disahkan DPR-RI pada awal Desember. Dalam prosesnya revisi tersebut daei segi formil,

Pemeirntah Diminta Segera Sahkan Aturan Pelaksana UU TPKS

“Kemen-PPPA dan Kemenkumham sebaiknya menyampaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan pelaksana UU TPKS ini kepada publik"

Pengesahan 7 Regulasi Pelaksana UU TPKS Kian Mendesak

Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir

Darurat Kekersan Seksual, Seluruh Korporasi Wajib Membentuk Satgas PPKS

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.

UU TPKS Jamin Hak Korban untuk Mengakses Proses Hukum dan Dokumen Hasil Penanganan

Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga pelaksana dan perumus regulasi tersebut membedah berbagai tantangan dan peluang dalam melaksanakan UU TPKS

Publik Tagih Janji Pemerintah Soal Aturan Pelaksanaan UU TPKS

Jelang dua tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah belum juga mengesahkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut

Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) akan Segera Diluncurkan

KOMNAS Perempuan bersama LBH APIK Jakarta dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera akan membangun sebuah program Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS).

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Maluku Tenggara Butuh Aturan Turunan UU TPKS

KASUS kekerasan seksual yang menyeret Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun terhambat karena hingga kini belum ada aturan turunan dari UU TPKS

KPAI: Implementasi Permenag 73 tentang Pencegahan TPKS di Ponpes Belum Maksimal

Peraturan Menteri Agama (Permenag) 73/2022 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Keagamaan belum diimplementasikan oleh semua pondok pesantren.

Miris, Anak 7 Tahun Jadi Korban Rudapaksa Kakeknya hingga Menderita Penyakit Kelamin

Pemerintah mendorong aparat penegak hukum (APH) dapat mengusut tuntas kasus kekerasan seksual pada anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Buleleng, Bali.

Briptu S Paksa Tahanan Seks Oral di Penjara, Polda Sulsel: Masih Kami Dalami

Kronologi kejadian dugaan perbuatan tersebut di mulai pada Juni sampai Juli, tapi baru terungkap di Agustus setelah korban melaporkan ke piket untuk diteruskan ke pimpinan.  

DPR: Tidak Ada Keringanan Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan, tercatat jumlah kekerasan seksual dari Januari-Juli 2023 sebanyak 376 orang yang korbannya.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia