Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pasalnya dalam perjalanannya selama 21 tahun, Willem Wandik memandang Otsus Papua justru seakan-akan tidak memiliki roh, nyawa dan marwah.
REVISI UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan segera dibahas.
DPR RI telah mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
Persoalan mendasar dari kebijakan otsus selama ini, yakni belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Papua.
PEMBERLAKUAN otonomi khusus (otsus) Papua harus dievaluasi menyeluruh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan warga Papua dan Papua Barat.
Bappenas menyadari gap persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua terkait dengan otonomi khusus Papua.
Beberapa bulan terakhir, seiring aksi kekerasan yang meningkat, manuver keamanan pun semakin mendominasi kebijakan di Papua.
Ada empat hal yang harus diperbaiki untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di Papua.
Momentum TGPF Intan Jaya mestinya menjadi pintu masuk pemerintah pusat untuk menuntaskan konfl ik Papua yang telah berlangsung selama lima dekade lebih.
MRP dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk menampung aspirasi orang asli Papua terkait kebijakan Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021 yang akan datang.
Pemekaran Papua ibarat pedang bermata dua. Di satu pihak, mempercepat proses pembangunan dan memperpendek rentan kendali pemerintahan.
Sejumlah pengamat menilai pemekaran Papua hanyalah sebagai perpanjangan eksistensi Pemerintah Pusat di daerah tersebut
Pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dengan elite lokal dan masyarakat lokal, terkait otonomi khusus.
Pemerintah tidak pernah berniat menghentikan Otsus Papua. Otsus tetap berlaku meski tengah dilakukan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menjaring aspirasi masyarakat (asmara) terkait pelaksanaa Otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat yang akan berakhir tahun depan (2021)
OTONOMI khusus (otsus) di Papua bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat di provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Nason meminta majelis hakim PTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan Mendagri tersebut.
Tito menyebutkan, saat ini pemerintah sudah mengajukan usulan revisi UU No 21/2001 tentang Otsus Papua itu ke Komisi II DPR RI untuk masuk ke Prolegnas 2020.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, pihaknya akan menampung apapun permintaan masyarakat Papua selama bertujuan mempercepat pembangunan di provinsi paling timur tersebut.
KEMENTERIAN Dalam Negeri mengusulkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Prolegnas 2020-2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved