MRP Papua Barat: Masyarakat Asli Minta Otsus Disetop

MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menjaring aspirasi masyarakat (asmara) terkait pelaksanaa Otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat yang akan berakhir tahun depan (2021)

Anggota MRP Papua Barat Leonard Yarollo, mengatakan, pihaknya menjaring asmara dan meminta tanggapan serta masukan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan Jemaat yang ada di Gereja Tabernakel Puncak Rafidin, Kota Sorong, Papua Barat, Rabu,(19/8).

"Kunjungan kerja reses II kali ini, saya ingin mendengar saran dan masukan dari masyarakat akar rumput, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan terkait pelaksanaan UU No: 21 tahun 2001, tentang otonomi khusus yang akan berakhir pada 2021 mendatang," ungkap Leonard Yarollo.

Menurut Leonard, jaring asmara yang dilakukan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi MRP Papua Barat, untuk menindaklanjuti berakhirnya otsus pada 2021 mendatang. Dimana aspirasi dari masyarakat, akan dijadikan bahan kajian untuk didiskusikan secara terbuka nantinya.

"Tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat akan diplenokan di tingkat MRP Papua Barat. Selanjutnya usai diplenokan, MRP Papua Barat kemudian akan melakukan koordinasi dengan MRP Papua sebagai kakak kandung terkait masalah otonomi khusus," ujarnya.

Masyarakat, sambung Leonard, akan langsung memberikan masukan, sejauh mana keberhasilan otsus di Papua Barat. Diantaranya mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya.

"Saya tidak bisa mengatakan apakah otsus ini berhasil atau tidak dan apakah otsus ini lanjut atau berhenti. Kita butuh suatu kajian, yang akan dirumuskan dan diplenokan sebagai bahan yang akan dibawa MRP Papua dan MRP Papua Barat ke Pemerintah Pusat di Jakarta," ujarnya.

Dikatakan Leonard, dari jaring asmara yang telah dilakukan, ada yang minta otsus dilanjutkan dan ada yang minta dihentikan. Masyarakat yang minta dihentikan beralasan, otsus yang menikmati hanya pejabat dan segelintir warga saja.

"Masyarakat asli papua banyak yang tidak merasakan kesejahteraan dari dana otsus, biaya pendidikan dan kesehatan juga mahal. Itu menjadi alasan dari masyarakat akar rumput minta otsus dihentikan," tandasnya.

Dirinya berharap, dengan adanya jaring asmara, MRP Papua Barat dapat menentukan arah kebijakan otsus, apakah akan dilanjutkan atau dihentikan demi kebaikan masyarakat Papua. Penjaringan aspirasi masyarakat ini akan dilakukan di 12 Kabupaten dan 1 Kota di Papua Barat. (OL-13)