Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028. Pasalnya, saat ini sudah terjadi kekosongan anggota MRP cukup lama dan lagi proses seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) telah usai dan sudah ditetapkan.
"Artinya ini semua proses sudah selesai dan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan. Kami minta Mendagri segera saja melantik karena sudah terjadi kekosongan cukup lama juga keanggotaan MRP Papua ini," ungkap Boy kepada wartawan, Jumat (4/8).
Terkait masih adanya pihak yang protes dengan keterpilihan anggota MRP yang ada menurut Boy tidak menjadi alasan untuk menunda pelantikan. Lagipula jika ada pihak yang protes bisa dilakukan melalui upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara.
Baca juga: Ketua MRP Lobi PBB Minta Papua Merdeka, Kapolda: Kami akan Awasi!
"Ini kan SK penetapan sudah keluar. Kalau ada yang protes maka ikuti mekanismenya melalui PTUN. Jadi yang ada sekarang dilantik dan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum," tegas Boy.
Menurut dia, kekosongan anggota MRP yang cukup lama akan membawa pengaruh ada agenda-agenda membantu masyarakat khususnya menyangkut keberpihakan amanat UU Otsus.
Baca juga: KIP Kabulkan Permohonan Sengketa Informasi ICW Vs Kemendagri
"Keberadaan MRP ini strategis untuk membantu masyarakat Papua dalam rangka percepatan sesuai amanat UU Otsus. Untuk apa dibuat lama. Makin cepat mereka dilantik maka semakin cepat juga mereka mulai bekerja," pungkas Boy. (Z-7)
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah berstatus penjabat (pj) yang bermain judi online. Tito tidak segan untuk mencopot.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih adanya puluhan daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved