Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Panja telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak terkait memberikan masukan terkait RUU PKS.
RUU PKS menekankan pada aspek perlindungan. Hal tersebut merupakan komitmen negara dalam melindungi dan memuliakan perempuan dan anak.
Dia mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU tersebut agar segera dapat disahkan menjadi undang-undang.
siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual.
Dibutuhkan solusi mengakar dan proposional dalam menjawab kejahatan seksual yang terus terjadi.
Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi dan beberapa kasus belum terselesaikan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap tidak dilaporkan secara langsung oleh korban. Komjak kerap jemput bola supaya korban mau mengadu.
ukungan terhadap pengesahan RUU PKS datang dari PDI-P, Partai Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra dan PKB. Termasuk organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI dan lainnya.
Sebagai fraksi utama pengusul terselesaikannya RUU PKS, Partai NasDem pun mengajak seluruh fraksi duduk bersama mencari titik tengah pembhasan RUU PKS.
Kini, korban dan temannya sudah mendapat pendampingan oleh sebuah LSM yang fokus terhadap perlindungan anak dan perempuan.
Waketum Partai NasDem itu mengakui masih banyak pro dan kontra terhadap beleid itu.
Salah satu ketidakadilan itu mewujud dalam bentuk kekerasan seksual yang disebabkan ketimpangan relasi gender dan seksualitas.
BANYAKNYA jumlah kasus pemerkosaan anak perempuan hingga pembunuhan perempuan merupakan kecenderungan meningkatnya kejahatan femisida.
Untuk masa sidang saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS akan fokus menghimpun masukan dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Kasus kekerasan seksual marak, Komnas Perempuan mendesak pengesahan RUU PKS.
Substansi hukum ini masih terbatas mengatur tentang bentuk kekerasan seksual. belum mengatur hak-hak korban, pemulihan, pemidanaan termasuk tindakan merehabilitasi pelaku.
Ada fraksi yang terang-terangan menolak sebab kedua RUU tersebut, terutama RUU PKS, dianggap terlalu liberal dan menyentuh hal-hal sensitif berkaitan dengan agama.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dinilai sebagai upaya melanjutkan perjuangan RA Kartini.
Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE tidak memiliki kemampuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi.
Perempuan-perempuan gereja di Sumatra Utara menyuarakan tentang pentingya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved