Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANYAKNYA kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan perempuan di Sumatra Utara mendorong perempuan-perempuan gereja di Sumatra Utara menyuarakan tentang pentingya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan memang tak dapat dipungkiri bahwa di lingkungan gereja sebagai tempat yang dianggap aman bagi siapa saja, berpotensi menjadi tempat untuk melakukan kekerasan seksual.
"Oleh karena itu gereja berperan untuk mengkampanyekan menghentikan kekerasan seksual ini. Misalnya melalui pendidikan sejak dini, membuat pedoman pencegahan kekerasan seksual saat konseling, melalui katekisasi tentang hal ini yang tujuannya untuk menjernihkan pikiran", kata GomarGultom dalam webinar memperingati Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan oleh Peruati Tanoh Simalungun, Peruati Pasti Sumut, PWKI dan Seksi Inang Sinode GKPS yang didukung oleh United Evangelical Mission Region Asia, Rabu (10/3).
Komisi Nasional Perempuan Veryanto Sitohang senada dengan Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (BPN PERUATI) Pdt Darwita Purba menyarankan serta mengusulkan pentingnya kampanye penghapusan kekerasan seksual.
"Karena keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat maka sangat penting digelar kampanye penghapusan kekerasan seksual sehingga dapat memecah kebisuan," terangnya.
Sedangkan aggota DPR RI Diah Pitaloka menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021.
"Namun harus berjuang lebih keras lagi dengan adanya upaya penolakan terhadap RUU ini terutama di ruang publik terutama pertarungan opini yang dihadapkan dengan perspektif agama", ujarnya.
baca juga: Saatnya RUU PKS Masuk Prolegnas 2021
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, Hormauli Purba menyebutkan bahwa setiap bulan mereka menerima rata rata 2 pengaduan kasus kekerasan seksual.
"Umumnya korban adalah anak dan remaja putri. Pelakunya adalah orang yang terdekat. Kerja sama semua pihak termasuk peran gereja sangat dibutuhkan untuk penghapusan kekerasan seksual", ujarnya. (OL-3)
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, kokoh pada jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
POLISI masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat pagi, 19 Juli 2024.
POLSEK Serbalawan Polres Simalungun mengamankan dua terduga pelaku pencurian hewan ternak dari amukan massa di Afdeling VIII Kebun Unit Dolok Ilir Blok 2016 EY, Huta Malopot, Sumatra Utara.
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved