Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengaku kewalahan dalam menyikapi banyaknya kasus kekerasan berbasis gender yang masuk. Pasalnya, banyaknya kasus tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh mereka.
Dikatakan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, dengan kondisi demikian, ia memperkirakan pihaknya hanya bisa menangani 20% dari total aduan yang masuk. "Karena kami memperkirakan kenaikan aduan sekitar 50% dan ketergantungan pada hibah luar negeri juga akan terus membesar," kata Andy dalam agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Komnas Perempuan 2021, Senin (11/4).
Andy menjabarkan, sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total kasus itu, sebanyak 2.036 kasus telah disikapi melalui pemberian rekomendasi, termasuk pada keterangan ahli di pengadilan. "Jumlah penyikapan ini meningkat 4% dibanding tahun sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan total kasus yang diadukan langsung pada Komnas Perempuan, sesungguhnya penyikapan ini berkurang 39%," kata Andy.
Andy mengakui, semakin banyak mitra rujukan Komnas Perempuan menyatakan kewalahan. Hal itu disebabkan oleh minimnya fasilitas, biaya pendampingan, dan kapasitas SDM. Sementara jumlah pelaporan terus melonjak tajam.
"Kondisi jadi semakin buruk karena ada kebutuhan penambahan pengeluaran untuk memenuhi prokes di masa covid ataupun untuk alih teknologi agar dapat tetap menyelenggaraan pendampingan," beber dia.
Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, Andy meyakini bahwa Komnas Perempuan akan terus mengembangkan strategi kerja dan mencari peluang perubahan untuk memajukan upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Kebijakan penting seperti dana alokasi khusus untuk pendampingan korban dan pedoman kejaksaan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum menjadi penyemangat bagi Komnas Perempuan.
Selain itu, berbagai dukungan dari lembaga, akademisi dan media juga diakui Andy menjadi tonggak penting untuk keberlangsungan Komnas Perempuan. "Dalam kondisi ini, Komnas Perempuan bagaikan biduk sekoci kecil yang tak gentar menghadapi lautan tantangan yang akan terus berlayar ke pulau harapan untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan sentosa bagi semua," pungkas Andy. (H-1)
Putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi langkah tegas sekaligus sinyal kuat untuk terus mengukuhkan dan menjaga konsistensi perlindungan perempuan dalam pemilu
MENINDAKLANJUTI putusan dari DKPP, Komnas Perempuan meminta agar ada perbaikan serta penguatan dari sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di pelaksanaan pemilu.
KEKERASAN berbasis gender terkait Pemilu 2024 lalu ternyata juga terjadi di ranah domestik. Hal itu luput dari pemberitaan, tapi mampu ditangkap oleh kelompok pemerhati perempuan
DPR didorong melakukan pembaruan hukum pidana untuk pembunuhan yang menyertai kekerasan berbasis gender.
AJARAN normatif Islam mengakui perempuan dan laki-laki setara dalam tanggung jawab agama, keluarga, sosial, dan politik.
HAMPIR setiap pekan, publik dikejutkan dengan kasus-kasus femisida yakni pembunuhan sadis pada perempuan yang disertai kekerasan fisik dan seksual. Kasus femisida terus meningkat
YLKI mencatat dalam pelaporan komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjol mendominasi dengan persentase 50% di sepanjang 2023.
Tim Kuasa Hukum Timnas AMIN akan mengusut nomor whatsapp pengaduan kecurangan pemilu yang terblokir.
Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI.
Apabila ada keluhan menyangkut kinerja anggota Polri, warga juga boleh mengadu ke pengawas internal Korps Bhayangkara, yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)
INDONESIA Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri mengalami penurunan yang signifikan dari 179 pada 2022 menjadi hanya 79 pada 2023.
SEBANYAK 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) diisukan dicuri oleh kelompok hacker LockBit 3.0. Isu itu akan menjadi bahan penyelidikan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved