Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Turki tertarik untuk mempelajari keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI.
Mereka yang dikirim ke luar negeri tersebut merupakan yang terbaik setelah melalui berbagai proses seleksi yang dilakukan Kemensos pada April dan Mei lalu.
KELUARGA I Gusti I Ayu Supiani, 42, warga Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,
Agus Gumiwang Kartasasmita mengimbau agar penggunaan sebutan keluarga miskin untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diganti dengan sebutan keluarga prasejahtera.
Dalam pemutakhiran data KPM-PKH berbasis data terpadu memungkinkan kelurahan memberikan usulan warganya yang tidak mampu.
Penggunaan istilah keluarga prasejahtera bertujuan menghilangkan stigma sosial negatif di masyarakat terhadap keberadaan KPM PKH.
Pemerintah menargetkan sebanyak 800.000 KPM PKH tergraduasi atau 'lulus' pada tahun ini yang dapat diisi peserta baru.
PEMERINTAH akan menerapkan sistem verifikasi pemeringkatan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
PENYALURAN bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini dinilai lebih efektif, transparan, dan akuntabel berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
KEMENTERIAN Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dipastikan akan tetap menjadi program prioritas pemerintah meski Presiden Joko Widodo
WIRAUSAHA milenial diajak turut serta mengurangi kemiskinan.
PKH bukan hanya berperan untuk mengurangi kemiskinan, melainkan juga mampu mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
Kementerian Sosial akan memberikan modal bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang berkeinginan mempunyai usaha sendiri
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagai salah satu jurus itu petahana Joko Widodo untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,66%, merujuk data Basan Pusat Statistik September 2018.
PEMERINTAH akan memberi kesempatan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk studi banding ke luar negeri. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mendapatkan perintah dari presiden untuk melakukan seleksi kepada pendamping PKH di seluruh Indonesia.
PEMERINTAH mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap dua di seluruh Indonesia melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara).
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap)
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved