Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mulai membuahkan hasil. Pelan namun pasti, para penerima manfaat PKH mulai bangkit dari kemiskinan dan menjadi keluarga mampu. Di Jawa Tengah, tercatat sudah ada 256.224 penerima PKH yang mengundurkan diri. Mereka menyatakan sudah mampu dan tidak mau menerima bantuan dari pemerintah lagi.
Gubernur Jawa Tengah menyambut baik keberhasilan PKH dalam membantu pengentasan kemiskinan di Jateng. Namun yang membuatnya bangga, adalah kesadaran masyarakat yang menyatakan mundur dari program bantuan itu.
"Saya acungi jempol dan berikan penghormatan kepada masyarakat yang menyatakan mundur dari PKH. Mereka menyatakan bahwa ya, hari ini saya sudah mampu. Maaf saya tidak miskin lagi, sudah mandiri dan bantuan ini lebih baik untuk mereka yang membutuhkan. Ini sikap yang benar-benar saya banggakan dari warga saya," kata Ganjar saat menghadiri PKH Jateng Fest 2019 di Gor Wujil Ungaran Kabupaten Semarang, Selasa (19/11/2019).
Menurut Ganjar, kesadaran sangat penting untuk menyukseskan program bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang merasa sudah mampu dan berani menolak bantuan, adalah pribadi yang patut dicontoh.
"Dengan begitu, maka bantuan-bantuan dari pemerintah menjadi tepat sasaran, dan pengentasan kemiskinan akan lebih cepat," tegasnya.
Meski sudah mundur dari PKH, namun Ganjar memastikan tetap akan melakukan pendampingan. Mereka akan diberikan pendampingan, pelatihan bahkan akses modal untuk semakin berdikari.
"Mayoritas mereka yang mundur sudah memiliki usaha, maka sekarang Dinas UKM bisa masuk, Dinas Koperasi atau Perdagangan untuk mendampingi mereka. Tetap akan kami kawal, apakah pemberian pelatihan, akses modal hingga pemasaran, agar bisnis mereka semakin maju lagi," pungkasnya.
Dalam acara PKH Jateng Fest itu, Ganjar juga mewisuda beberapa penerima PKH yang sudah mampu. Secara simbolis, Ganjar mewisuda dan memberikan bantuan kepada tiga penerima PKH yang mengundurkan diri.
Di lain sisi, Koordinator Wilayah PKH Jateng, Arif Rohman Muis mengatakan, sejak 2015 sudah ada 256.224 penerima PKH Jateng yang diwisuda. Selain karena sudah tidak memiliki komponen sebagai syarat penerima PKH, sebagian besar mengundurkan diri karena menyatakan sudah mampu.
"Di tahun 2019 ini ada sebanyak 17.060 penerima PKH di Jateng yang diwisuda. Jumlah itu akan terus meningkat karena setiap hari selalu ada data baru," kata dia.
baca juga: Gara-Gara Tapioka, Kelurahan Kenanga Terbusuk Se Bangka Belitung
Mereka yang sudah lulus lanjut Arif tidak dilepas begitu saja. Justru, mereka selalu dilibatkan dalam pertemuan untuk memotivasi penerima manfaat lain agar bisa mandiri.
"Mereka kami jadikan motivator untuk penerima PKH lain agar menjadi mandiri. Tak jarang pula, mereka yang punya bisnis ikut mengajak penerima PKH lain bergabung dan bersama-sama mewujudkan keluarga sejahtera," ucapnya.(OL-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved