PKH Perlu Didukung Program Lain

PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) perlu didukung implementasi kebijakan lain yang sejalan untuk menyelaraskan angka kemiskinan dan ke-timpangan. Senior Research Fellow The SMERU Research Institute Asep Suryahadi mengungkapkan ketimpangan akan sulit diatasi jika hanya mengandalkan PKH semata.

"PKH terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, tapi pemerintah perlu mendorong dengan menerapkan kebijakan lain," terang Asep di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, kemarin.

Penelitian yang dilakukan The SMERU mengambil perbandingan pelaksanaan PKH 2014 dan 2018 dengan metode propensity score matching (PSM). Hasil penelitian menunjukkan tanpa PKH angka kemiskinan di Indonesia bisa 2,44% lebih tinggi, dari 9,82% menjadi 10,06%.

"Pengaruh itu terlihat sejalan dengan perluasan penerima PKH, dari 500 ribu keluarga sangat miskin pada 2007 menjadi 10 juta pada 2018 serta perubahan desain transfer bantuan," jelas Asep.

Namun, Asep menyoroti dampak PKH terhadap rasio Gini masih tergolong kecil, hanya 0,30%. Oleh karena itu, pemerintah didorong mengimplementasikan kebijakan lain yang sejalan dengan PKH. "Secara makro, yang dibutuhkan ialah kebijakan fiskal secara progresif," cetusnya.

Penelitian juga menunjukkan ketimpangan diakibatkan kurangnya tingkat pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja untuk orang berpendidikan di desa. "Solusinya pemerataan pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Perlu investasi sektor nonpertanian di desa," tandas Asep.

Direktur Jenderal Perlin-dungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat meng-ungkapkan pemerintah akan mengolaborasikan penerima PKH dengan program lain sehingga mereka bisa segera sejahtera dan mandiri.

"Kementerian Sosial menargetkan pada 2019, 800 ribu keluarga penerima manfaat PKH tergraduasi atau keluar dari kepesertaan PKH secara mandiri karena tingkat kesejahteraan mereka meningkat," jelas Harry. (Aiw/Ant/H-3)