Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja di Kota Cimahi, Rabu (29/1). Jokowi, demikiann sapaan presiden menghadiri dua agenda yakni pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 dan menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Lokasi pertama yang dituju kepala negara adalah Gedung Technopark di Jalan Baros untuk menghadiri pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi 2030.
Kepala negara tiba di lokasi sekitar jam 10.55 WIB dan langsung disambut siswa siswi SD dan SMP. Sebelum ke Technopark, Jokowi yang didampingi sejumlah menteri meresmikan terowongan air di Curug Jompong Nanjung, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
Penyelesaian pembangunan terowongan ini merupakan salah satu upaya besar pemerintah untuk membenahi Sungai Citarum. Proyek pembangunan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat pada 2018 sebagai bagian dari pembenahan besar-besaran Sungai Citarum dari hulu ke hilir dalam program Citarum Harum.
"Ini upaya kita dalam rangka mengatasi banjir genangan yang ada di Kabupaten Bandung dan di bawahnya. Jadi program besarnya kita harus
selesaikan yang di hulu, itupun belum selesai," kata Jokowi di Jurug Jompong.
Usai dari Technopark, kepala negara akan melanjutkan agenda kedua di Lapangan Rajawali untuk menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan
(PKH).(OL-13)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved