Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH terus memberi perhatian pada masyarakat Papua. Kemarin, Kementerian Sosial memberangkatkan tim untuk melakukan validasi data warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Papua dan Papua Barat.
Tim berangkat ke Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Tim validasi juga akan diberangkatkan ke Kabupaten Nduga dan Puncak, Papua.
"Tim akan bertugas selama 10 hari untuk menyisir warga tidak mampu atau prasejahtera yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Mereka akan mendata nama dan alamat calon penerima yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, kemarin.
Agus menjelaskan jumlah calon keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan divalidasi mencapai 751 keluarga. "Dengan validasi ini, seluruh Kabupaten di Papua Barat sudah terjangkau PKH."
Sampai saat ini, dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, tersisa 1 kabupaten di Papua Barat dan 2 kabupaten di Papua yang belum tersentuh PKH. (MC/MS/N-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved