Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Tim pengembang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yudistira Dwi Wardhana Asnar membantah bahwa server aplikasi tersebut disimpan di luar negeri.
Airlangga Hartarto mengaku dirinya siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi sidang PHPU.
Presiden Joko Widodo memastikan keempat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang PHPU, Jumat (5/4).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai mengambil langkah progresif dengan memanggil empat menteri aktif kabinet Presiden Joko Widodo dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam PHPU
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
Profesor Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis membeberkan tujuh prinsip etika manusia, termasuk etika seorang pemimpin seperti presiden.
Ketua MK Suhartoyo menegur Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang tampak tertidur dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Selasa (2/4).
Yusril Ihza Mahendra membantah ucapan kuasa hukum Ganjar-Mahfud yang mengutip pernyataannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres.
Pakar Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengungkapkan kekhawatirannya bila Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bisa memeriksa dan mengadili hasil pemilihan umum.
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
SKP Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan para menteri tidak perlu izin dari Presiden sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri Jokowi di sidang PHPU
Di tengah sidang perkara PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), hak angket harus tetap digulirkan untuk bongkar dugaan kecurangan pemilu.
Berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal capres dan cawapres pada 28 Oktober 2023, menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023.
Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.
PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai wacana hak angket kecurangan pemilu yang bergulir selama ini hanya sebatas isu belaka. Paslon dan partai-partai pendukung lebih serius lewat MK.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai beberapa menteri terkait dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
KUASA hukum paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta majelis hakim menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini
PERAN Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jangan dikerdilkan hanya untuk mengadili selisih suara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved