Berita Terbaru Phpu Hari Ini

MK Harus Pertimbangkan Prinsip Demokrasi Jelang Putusan PHPU

Hakim MK jangan sampai melihat PHPU dengan sudut pandang formalistik seperti pandangan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kubu 03 Ganjar-Mahfud MD Serahkan Kesimpulan PHPU pada 16 April

SERANGKAIAN persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, mulai dari pemeriksaan permohonan maupun saksi dan ahli telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)

Refly Harun Harap Tulisan Megawati Menginspirasi Putusan Hakim MK

Yang dibutuhkan 8 hakim MK saat ini bukan lagi bukti, melainkan keberanian untuk memulai babak baru yang berlaku curang pada pilpres akan mendapatkan hukuman dari kacamata demokrasi

Putusan MK Diharapkan Menembus Batas Formalitas Sengketa Pilpres

Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.

MK Amplifikasi Keresahan Publik terhadap DKPP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai telah mengamplifikasi keresahan publik atas sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekadar Wacana, Hak Angket tak Lagi Urgen

HAK angket kecurangan pemilu yang sempat ramai digaungkan dinilai hanya sekadar wacana. Partai politik tidak serius untuk menjalankan hak angket hingga memasuki masa reses.

Hadirkan Presiden dan Pejabat Negara Masih Relevan untuk Pembuktian Persidangan di MK

KOALISI masyarakat sipil mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Presiden Jokowi, 8 menteri, dan pimpinan lembaga negara untuk dimintai keterangan

Sri Mulyani Sebut Forum di MK Sebagai Cara Merawat Nalar Publik

Menurut Sri Mulyani, berdiskusi di forum MK patut disyukuri karena forum tersebut bisa mendorong diskusi sehat dan refleksi nasionalisme bagi masyarakat.

MK Minta 4 Menteri Hadir Tepat Waktu Pukul 8 Pagi

Ketua MK Suhartoyo mengatakan sidang bakal dimulai pukul 08.00 WIB. Seluruh pihak baik pemohon, termohon, dan pihak terkait diminta datang tepat waktu tanpa perlu dipanggil.

Moeldoko Pastikan Tak Ada Upaya Halangi 4 Menteri Hadir di MK

Pemerintah  memastikan akan mendukung upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sidang sengketa Pilpres 2024.

Kubu Anies-Muhaimin Bersikeras Minta MK Hadirkan Jokowi

Refly mengatakan pihaknya juga satu suara agar MK memanggil delapan pimpinan lembaga. Lembaga itu mencakup kementerian hingga institusi negara.

Komisi VIII DPR RI: Insentif Elektoral Bansos Lebih Banyak ke Caleg bukan Presiden

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa anggota dewan turut mengincar insentif elektoral dari program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

4 Menteri yang Dipanggil MK Diharapkan Terbuka tentang Kondisi Pemilu 2024

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi memastikan empat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa PHPU 2024

Ahli: Penetapan Gibran Sebagai Cawapres tak Perlu Ubah Peraturan KPU

Andi Muhammad Asrun, menyatakan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

Saksi Ahli: MK tidak Bisa Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Pakar hukum tata negara, Abdul Chair Ramadhan, mengkritik kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili pelanggaran administratif yang TSM pada Pemilu 2024.

KPU Diklaim Tak Langgar Etika Terima Pendaftaran Gibran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar etika dengan menyetujui Gibran sebagai cawapres karena mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden

Pemanggilan empat menteri oleh MK untuk bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum menunjukkan tidak di bawah tekanan presiden. Bahkan, MK perlu memanggil presiden.

Ini Harapan 3 Tim Hukum Capres dengan Kehadiran Menteri-Menteri Jokowi di Sidang MK

KUASA hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Refly Harun menilai kehadiran sejumlah menteri kabinet Joko Widodo dalam sidang perkara PHPU Pilpres 2024 di MK bisa membuktikan 

Kuasa Hukum Anies-Muhaimin Persoalkan Netralitas Kepala Desa

Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempermasalahkan netralitas para kepala desa pendukung Prabowo-Gibran

4 Menteri yang Dipanggil MK Harus Menyampaikan Sesuatu Sesuai Fakta

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan semua menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting