Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi memastikan empat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Mahkamah mengagendakannya pada sidang lanjutan PHPU yang digelar Jumat (5/4).
Menanggapi itu, pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menyebut ada hal positif dengan adanya para menteri yang siap memberikan kesaksian di MK.
“Ada hal positif yang kita harapkan dari para menteri untuk terbuka tentang kondisi pada saat pelaksanaan pemilu kemarin yang ada kaitannya dengan kementerian masing-masing termasuk pembagian bansos,” ungkap Hensat kepada Media Indonesia, Kamis (4/4).
Baca juga : Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden
Hensat menyebut sidang MK cuma jadi pembenar dari program bansos dan tidak terkait pilpres semuanya tergantung bagaimana Hakim MK bertanya.
“Itukan semua tergantung dari bagaimana hakim MK nanti bertanya. Kalau menurut saya sebuah langkah maju bahkan nanti pada saat menteri hadir itu tetap disiarkan secara live oleh TV, sehingga kita bisa menyaksikan bersama-sama,” tegas Hensat.
“Mudah-mudahan makin terbuka, ini kan bukan soal menang kalah ya tapi tentang ada dugaan proses kecurangan pemilu yang harus dibuktikan,” tambahnya. (Ykb/Z-7)
Pernyataan itu disampaikan usai dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden bersama pemerintah daerah dan pilar sosial di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/4).
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bertujuan memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh YBS, 10.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved